9
Feb

Pernyataan KTTHAM PBB dalam misi kunjungannya ke Indonesia menyoroti pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Indonesia, yang merupakan langkah mundur pada era demokrasi dan keterbukaan seperti saat ini. Demikian pula dengan pembahasan RKUHP yang menurutnya sangat rentang mendiskriminasi kelompok minoritas, seperti LGBTQ yang semakin terancam dan distigma oleh pelbagai kalangan.

7
Feb

‘Nilai-nilai keluarga’ boleh jadi terdengar sebagai frasa usang yang kerap diulang-ulang. Namun Melinda Cooper dalam ceramahnya di sebuah lokakarya seputar bukunya Family Values, between Neo-Liberalism and Social Conservative, menjelaskan bagaimana nilai-nilai keluarga (yang normatif) akhirnya menjadi sentral dalam ekonomi neo-liberal yang anti-normatif. Tulisan ini mengeksplorasi lebih lanjut kaitannya antara nilai-nilai keluarga neo-liberal dan kriminalisasi lgbt.

19
Jan

Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan dengan Freeport, dan salah satu prioritas utama di masa awal berdirinya rezim Orde Baru adalah untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan politik internasional. Pada tahun 1967, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim Orde Baru. Tak lama setelah penandatanganan kontrak, konflik antara perusahaan dan masyarakat asli Papua berkobar. Amungme, Komoro, Moni, dan Nduga adalah suku adat Papua yang telah menderita akibat penjajahan modern.

18
Jan

Semua bangsa memiliki mitos asal-usul untuk menjelaskan dari mana mereka berasal. Mitos-mitos tersebut memang menyenangkan, dan kita semua suka mengulang-ulang kisahnya. Proses pengulangan yang dalam studi sosial-budaya disebut meme (dibaca ‘mim’), dari kata ‘mimesis’ atau imitate. Begitu juga mitos yang mengandaikan tentang keberadaan tokoh yang sudah ada sebelum semesta itu ada. Seperti halnya, Bumba, Brahma, Odin, Pan Gu, Zeus, Osiris, Abassie (di Nigeria), Unkulukulu (pada bangsa Zulu), petapa tua di langit (atau Salish di Kanada), dan juga YAHWEH, Elohim, Allah.

11
Jan

Sila pertama Pancasila “Ketuhanan yang Maha Esa” gembar-gembornya sudah berhasil menjaga keberagaman budaya dan kepercayaan di Indonesia. Benarkah demikian? Indonesia hanya mengakui enam agama. Keenam agama tersebut bisa dianggap “agama impor” Islam, Kristen, Katholik, Buddha, Hindu, dan Konghucu (Konfusius). Lantas, tepatkah Indonesia disebut sebagai negara “pluralis”?

24
Des

Orang-orang mengeluh soal utang negara, dan bagaimana melunasi utang Indonesia yang kian membengkak. Tampaknya orang-orang belum memahami di dunia macam apa mereka hidup saat ini. Membicarakan soal utang tentu tidak lepas dari perbincangan soal ekonomi. Tentu penjelasan ini adalah ekonomi dalam pendekatan ideal. Asumsinya dalam klausa ceteris paribus: tidak ada politik, geopolitik, perang, konflik, dsb. Artinya, semua manusia adalah homo economic, well informed, psikologinya sama, dan homogen. 

1
Okt

Peristiwa yang sering disebut G30S itu memang menjadi sejarah kelam NKRI yang baru seumur jagung. Sebuah genosida yang patut disandingkan dengan Holocaust ala Nazi di Jerman. Dari banyaknya darah yang tumpah itu lahirlah rezim Orde Baru: sebuah juru selamat palsu, yang berhasil menaklukkan sang hantu.

30
Sep

Ingatan kolektif tentang G30S hanyalah mengenai pembunuhan tujuh perwira yang lebih diingat daripada pembunuhan keji berjuta manusia yang dituduh komunis. Genosida komunis dianggap layak dan wajar karena ingatan dialihkan kepada rasa nasionalisme dalam menjunjung pahlawan yang berkorban demi negara. Justifikasi demikian menyangkal tindakan pembunuhan – karena yang dikorbankan adalah manusia yang berlawanan dengan moral.

15
Sep

Peradaban manusia memang pernah menyaksikan genosida-genosida yang serupa terjadi di Indonesia pada 1965-67, tapi ada satu hal yang begitu aneh: yaitu fakta bahwa genosida ini dirayakan tidak saja di Indonesia tapi juga oleh berbagai Negara lain. Sejak film karya Joshua Oppenheimer The Act of Killing (Jagal), fakta tersebut dipertontonkan, dan perlahan-lahan berbagai pihak mulai menyadari dan mengakui adanya genosida tersebut.

17
Agu

Sejumlah isu, prestasi, dan tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia disebut Jokowi dalam pidato yang disampaikan di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu. Menariknya, isu mengenai Papua dan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sempat disinggung Jokowi pada 2015 hilang dalam pidato 2016 dan juga raib dalam pidato 2017.