19
Jan

Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan dengan Freeport, dan salah satu prioritas utama di masa awal berdirinya rezim Orde Baru adalah untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan politik internasional. Pada tahun 1967, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim Orde Baru. Tak lama setelah penandatanganan kontrak, konflik antara perusahaan dan masyarakat asli Papua berkobar. Amungme, Komoro, Moni, dan Nduga adalah suku adat Papua yang telah menderita akibat penjajahan modern.

18
Jan

Semua bangsa memiliki mitos asal-usul untuk menjelaskan dari mana mereka berasal. Mitos-mitos tersebut memang menyenangkan, dan kita semua suka mengulang-ulang kisahnya. Proses pengulangan yang dalam studi sosial-budaya disebut meme (dibaca ‘mim’), dari kata ‘mimesis’ atau imitate. Begitu juga mitos yang mengandaikan tentang keberadaan tokoh yang sudah ada sebelum semesta itu ada. Seperti halnya, Bumba, Brahma, Odin, Pan Gu, Zeus, Osiris, Abassie (di Nigeria), Unkulukulu (pada bangsa Zulu), petapa tua di langit (atau Salish di Kanada), dan juga YAHWEH, Elohim, Allah.

11
Jan

Sila pertama Pancasila “Ketuhanan yang Maha Esa” gembar-gembornya sudah berhasil menjaga keberagaman budaya dan kepercayaan di Indonesia. Benarkah demikian? Indonesia hanya mengakui enam agama. Keenam agama tersebut bisa dianggap “agama impor” Islam, Kristen, Katholik, Buddha, Hindu, dan Konghucu (Konfusius). Lantas, tepatkah Indonesia disebut sebagai negara “pluralis”?

24
Des

Orang-orang mengeluh soal utang negara, dan bagaimana melunasi utang Indonesia yang kian membengkak. Tampaknya orang-orang belum memahami di dunia macam apa mereka hidup saat ini. Membicarakan soal utang tentu tidak lepas dari perbincangan soal ekonomi. Tentu penjelasan ini adalah ekonomi dalam pendekatan ideal. Asumsinya dalam klausa ceteris paribus: tidak ada politik, geopolitik, perang, konflik, dsb. Artinya, semua manusia adalah homo economic, well informed, psikologinya sama, dan homogen. 

1
Okt

Peristiwa yang sering disebut G30S itu memang menjadi sejarah kelam NKRI yang baru seumur jagung. Sebuah genosida yang patut disandingkan dengan Holocaust ala Nazi di Jerman. Dari banyaknya darah yang tumpah itu lahirlah rezim Orde Baru: sebuah juru selamat palsu, yang berhasil menaklukkan sang hantu.

30
Sep

Ingatan kolektif tentang G30S hanyalah mengenai pembunuhan tujuh perwira yang lebih diingat daripada pembunuhan keji berjuta manusia yang dituduh komunis. Genosida komunis dianggap layak dan wajar karena ingatan dialihkan kepada rasa nasionalisme dalam menjunjung pahlawan yang berkorban demi negara. Justifikasi demikian menyangkal tindakan pembunuhan – karena yang dikorbankan adalah manusia yang berlawanan dengan moral.

17
Agu

Sejumlah isu, prestasi, dan tantangan yang dihadapi pemerintah Indonesia disebut Jokowi dalam pidato yang disampaikan di depan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu. Menariknya, isu mengenai Papua dan penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sempat disinggung Jokowi pada 2015 hilang dalam pidato 2016 dan juga raib dalam pidato 2017.

5
Agu

Bhinneka Tunggal Ika merupakan imajinasi sebagai bangsa dan negara yang plural, yang majemuk. Falsafah ini yang kemudian mendasari Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun untuk menguji pandangan tentang kebhinekaan tersebut, salah satu cara yang termudah adalah dengan menghadapkan mereka pada orang-orang LGBT. Kita akan segera lihat apakah orang itu benar-benar pro-keberagaman atau tidak.

31
Jul

Pada tahun 1945, jumlah penduduk Indonesia sekitar 40-60 juta orang. Kemudian pada sensus pertama tahun 1971 beranjak menjadi 119 juta orang. Sekarang sudah mau 72 tahun Indonesia merdeka hampir 260 juta menurut badan statistik pemerintah. Jadi, 72 tahun orang Indonesia beranak pinak seperti kelinci. Namun masih saja penduduk negeri ini tidak sadar dengan kepadatan penduduk? Masih berpikir banyak anak banyak rezeki?

13
Jul

Tahukah kamu kalau Perppu Ormas No.2/2017 meniadakan mekanisme pengadilan untuk menguji seberapa bahaya organisasi kemasyarakatan tertentu? Kalau Perppu Ormas tidak dicabut, organisasi / komunitas / kelompokmu bisa dibubarkan begitu saja atas subjektifitas pemerintah, tanpa ada ruang untuk membela diri atau bahkan untuk membahas persoalan tersebut di ruang yang akuntabel dan transparan bernama pengadilan.