Berdagang Emas Papua dengan Nyawa

Mudheng dot com – Istilah ‘Negara Dunia Ketiga’ diciptakan selama Perang Dingin untuk menggambarkan setiap Negara Non-Blok terhadap pihak Nato maupun Komunis. Menyusul jatuhnya Uni Soviet, penggunaan istilah ini cenderung dikaitkan dengan status kesejahteraan politik ekonomi, dengan menyebut beberapa negara yang sedang berkembang sebagai ‘dunia ketiga’, seperti India, Filipina, dan Indonesia. Baru-baru ini, Indonesia tidak lagi dianggap sebagai salah satu negara dunia ketiga. Pernyataan itu didukung oleh fakta bahwa, Indonesia telah menjadi negara demokrasi terbeser ketiga di dunia setelah tumbangnya rezim Orde Baru.

Meskipun Indonesia kian lepas landas, tapi di dalam negeri sendiri ada istilah serupa ‘negara dunia ketiga’, dan tentu saja pejoratif maknanya. Kita memakai istilah ‘orang-orang Timur’ untuk label penduduk Indonesia di beberapa provinsi, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kepulauan Maluku. Secara historis, daerah-daerah yang termasuk dalam negara Indonesia Timur, negara federal pasca-perang dunia II, dibentuk oleh Belanda pada tahun 1948. Pada tahun 1951, wilayah tersebut menjadi bagian dari Republik Indonesia.

Sejak Soekarno menjadi presiden. sudah diketahui umum bahwa wilayah Jawa selalu dianakemaskan. Akibatnya, membuat ketidakseimbangan antara wilayah Barat dan Timur Indonesia, dan juga mengasah keyakinan etnosentris. Di sisi lain, media massa telah mendorong untuk menyerang satu sama lain dengan menyoroti kehidupan di Timur sebagai orang-orang hutan, di mana beberapa dari mereka masih hidup secara adat istiadat dan terisolasi dari dunia modern.

Papua telah diubah nama beberapa kali sejak sejarah awal, sejak zaman kolonial, dan era modern. Selama era kolonial. kawasan itu dikenal sebagai bagian dari Dutch New Guinea. Setelah aneksasi pada tahun 1969, diubah menjadi Irian Barat sampai tahun 1973. Setelah itu diubah namanya menjadi Irian Jaya oleh pemerintahan Soeharto. Nama Papua diadopsi di era reformasi pada tahun 2002.

Publikasi kekacauan yang ditimbulkan orang-orang Papua amatlah tidak seimbang. Padahal, tindakan orang-orang Papua yang dianggap menggunakan kekerasan itu acapkali merupakan bentuk pembelaan diri. Orang Papua sering diserang dan dirugikan. Mereka perlu mempertahankan diri.

Contohnya, Amungme, salah satu suku tradisional di Papua, telah diserang selama lebih dari empat puluh tahun dengan adanya PT Freeport. Mereka diusir dari tanah mereka sendiri dan pindah ke rumah-rumah yang disebut Kwamki Lama. Rumah-rumah itu dibangun oleh perusahaan dan pemerintah untuk orang Papua yang sudah pindah dari lahan tradisional mereka. Kondisi ini kontras sekali dengan keanggunan Sheraton Hotel dan kota gaya Barat Kuala Kencana, yang juga dilengkapi dengan pusat kebugaran, pusat perbelanjaan, kolam renang, sekolah, perkantoran, dan lahan parkir. Suku Amungme yang tanpa daya menyerahkan tanah mereka sendiri demi ambisi pemerintah untuk mengejar dukungan perusahaan internasional. Beberapa gejolak terjadi di wilayah provinsi Papua bukanlah kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat primitif.

Sejarah PT Freeport Indonesia dapat ditelusuri pada tahun 1939. Sebuah gunung tembaga di dataran tinggi Mimika. Ditemukan oleh Jean Jacques Dozy, seorang ahli geologi Belanda yang bekerja untuk Shell. Nama Erstberg diberikan oleh Dozy. Sedangkan Freeport Sulphur, pendahulu Freeport-McMoran Copper and Gold dari Amerika Serikat. adalah yang kali pertama tertarik pada Erstberg di tahun 1959. Perusahaan ini benar-benar mempersiapkan beberapa rencana agar pemerintahan Soekarno menandatangani kesepakatan untuk proyek Erstberg. Namun pemerintah pro-komunis di bawah Soekarno membuat tawaran tak menarik. Soekarno menuntut pengusaha asing membagi sekitar 70% keuntungan kepada Indonesia.

Singkatnya, pemerintahan Soekarno digulingkan pada tahun 1966 setelah pembasmian komunis dan simpatisannya secara keji. Hal ini merupakan kesempatan perusahaan asing untuk secara resmi membuka negosiasi dengan Indonesia. Presiden Soeharto-lah yang kemudian menandatangani kesepakatan tersebut, dan salah satu prioritas utama rezim Orde Baru adalah untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan politik internasional. Pada tahun 1967, Freeport menjadi perusahaan asing pertama yang menandatangani kontrak dengan rezim Orde Baru.

Tak lama setelah penandatanganan kontrak, konflik antara perusahaan dan masyarakat asli Papua berkobar. Amungme, Komoro, Moni, dan Nduga adalah suku adat Papua yang telah menderita akibat penjajahan modern. Tanah mereka sekarang dijadikan wilayah pertambangan Freeport. Operasi pertambangan ke Papua telah menyebabkan gangguan besar terhadap kehidupan masyarakat adat. Terjadi pembunuhan terhadap penduduk asli akibat dari persekutuan negara dan perusahaan. Timbul keresahan di masyarakat dan permusuhan antara penduduk lokal versus asing.

Pada tahun 1977 terjadi penghancuran rumah-rumah penduduk. Diperkirakan sekitar 900 orang tewas dalam serangan itu. Namun, saksi lokal berpendapat kemungkinan jumlah korbannya dua kali lipat. Daerah Operasi Militer (DOM) diambil sebagai solusi rezim Orde Baru untuk mengondisikan Papua selama 1978-1998. Pelaksanaan DOM membuat tertindasnya orang asli Papua oleh PT Freeport yang sepenuhnya didukung pemerintah Indonesia. Pada tahun 1995, Dewan Australia untuk Bantuan Luar Negeri (ACFOA) mengeluarkan laporan pertama mengenai Freeport, terkait kasus pelanggaran HAM di Papua.

Laporan ini menyoroti kegagalan pemerintah Soeharto untuk melindungi warga negara yang paling dirugikan; terisolasi, dan tereksploitasi. Publikasi laporan membuat Freeport berada di posisi buruk lantaran mengandalkan militer untuk melindungi operasi, dan membuktikan dukungan pemerintah Indonesia dalam pelanggaran HAM.

Organisasi-organisasi dalam negeri yang menyoroti persoalan di Papua juga terus bermunculan. Namun tak pelak mendapatkan represi dari pemerintah. Pun setelah tumbangnya Soeharto di tahun 1998, tindakan pelanggaran HAM belum berhenti. Beberapa orang yang dianggap sebagai tokoh masyarakat, misalnya Theys Hiyo Eluay, Ketua Dewan Presidium Papua Barat, dibunuh oleh militer pada tahun 2001.

Sampai hari ini, beberapa tokoh dari Papua Barat telah membuat upaya-upaya untuk memperjuangkan hak mereka atas kepemilikan tanah, dan juga sebagai manusia. Salah satu contoh adalah tindakan hukum yang diambil Tom Beanal, pemimpin Amungme, yang menuduh Freeport MacMoran Inc telah berandil besar dalam perusakan lingkungan, pelanggaran HAM, dan genosida budaya. Ini merupakan usaha tindakan hukum pertama yang pernah diambil masyarakat adat atau individu. Namun, PT Freeport tetap menjadi perusahaan tembaga dan emas terbesar di dunia sementara Papua masih menjadi bagian bangsa yang dilupakan negeri ini.


Dhianita Kusuma Pertiwi, penulis muda dan mahasiswi yang baru saja menerbitkan bukunya “Buku Harian Keluarga Kiri”.

, , , , , , ,

Tinggalkan Komentarmu