Cuma Boikot Starbucks? Masih Ada 379 Perusahaan Lain Pendukung LGBT

Mudheng dot com – Barangkali cukup satu kata ketika muncul seruan boikot terhadap Starbucks lantaran dianggap mendukung (support) LGBT, yaitu HIPOKRIT. Perusahaan-perusahaan dunia yang sebagian besar mendukung infrastruktur peradaban manusia saat ini–dari perusahaan listrik, internet, komputer, e-commerce, keuangan, industri makanan, dan segala hal-ihwal lainnya–tegas menyatakan dukungan mereka terhadap hak asasi manusia bagi LGBT. Contohnya; Perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Apple, American Express, eBay, Hewlett-Packard, dll (kurang lebih 379 jumlahnya), menyatakan secara terbuka agar pemerintah federal Amerika Serikat melalui Mahkamah Agung mereka untuk mendukung pernikahan sesama jenis. Perusahaan-perusahaan itu beroperasi secara global, termasuk di Indonesia. Lantas mengapa hanya ‘warung kopi’ yang diserukan boikot?

Sebelumnya, Pengurus Pusat (PP) bidang ekonomi Muhammadiyah menyerukan boikot terhadap produk Starbucks. Boikot itu sebagai bentuk protes terhadap pernyataan CEO Starbucks, Howard Schultz yang dianggap mendukung pernikahan sejenis.

“Sudah saatnya pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk mencabut izin Starbucks di Indonesia karena ideologi bisnis dan pandangan hidup yang mereka dukung dan kembangkan jelas-jelas tidak sesuai dan sejalan dengan ideologi bangsa kita yaitu Pancasila,” ujar Ketua Bidang Ekonomi PP Muhammadiyah, Anwar Abbas dalam keterangannya, Jumat (30/6/2017).

Hak Asasi bagi LGBT di Negeri Para Hipokrit

Kalau mau boikot seharusnya tegas sekalian. Semisal, Alan Turing yang merupakan bapak teknologi komputer dunia adalah seorang ateis dan homoseksual, maka sebaiknya boikot komputer dan aneka gawai elektronik sekarang juga, atau boikot semua perusahaan-perusahaan dunia yang mendukung LGBT. Biar saja Indonesia kembali ke zaman kegelapan. Akan tetapi, yang dipertontonkan oleh para demagog dan agamawan di negeri ini justru kemunafikan. Demikian pula halnya dengan mereka yang mengatasnamakan Pancasila. Lucunya, ketika mereka yang mengaku nasionalis dan pancasilais sering mengeluarkan kalimat ‘menghargai kebhinekaan dan keragaman’, justru terhadap LGBT malah setali tiga uang dengan rombongan agamis yang sedari awal menolak LGBT.

Jelas sekali bahwa, Indonesia masih menerapkan politik atas tubuh terhadap warga negaranya. Mirip seperti apa yang dikatakan Michel Foucault tentang bio-politik, yaitu teknologi kuasa baru yang muncul dalam pelbagai level dan skala, serta situs-lokus tertentu, dengan memakai tubuh sebagai instrumen kekuasaan. Tubuh dilihat, secara lebih parah, sebagai tak hanya instrumen kekuasaan, tapi bahkan mekanisme disiplin sebuah negara. Misalnya; rasio kelahiran-kematian, rasio kesuburan, reproduksi dan populasi, dan lain-lain. Tak terkecuali persoalan orientasi seksual.

Proyek Normalisasi Seksualitas oleh Masyarakat dan Negara

Bukan cuma negara, masyarakat juga memberi andil dalam menghakimi LGBT. Dalam konteks kelompok homoseksual, banyak yang hidup dalam keterkekangan, kemunafikan, ketidakjujuran sebagai homoseksual. Makanya banyak yang menikah secara heteroseksual karena tak sanggup dengan tekanan untuk ikut maunya masyarakat dan negara.

Jika demikian, lantas apa yang disebut normal? Normal merupakan produk dari normalisasi, dan normalisasi dilakukan oleh faktor ekstrinsik di luar individu. Bisa tatanan sosial, sistem hukum, dan lain hal. Saat ini bahkan, kita sama sekali tak menyadari telah menjadi bagian dari politik atas tubuh. Walhasil, praktik seksualitas sehari-hari dari tiap individu tidak dapat dilepaskan dari politik atau kekuasaan (negara dan kelompok dominan), baik organisasi masyarakat, kelas sosial tertentu, organisasi kesukuan maupun agama.

Michel Foucault dalam bukunya A History of Sexuality (Seks Dan Kekuasaan: Sejarah Seksualitas) menganggap bahwa dalam sejarah manusia banyak label yang kadung menyesatkan; definisi normal dan abnormal, seperti homoseksual, banci, dan lain sebagainya yang semuanya merupakan kontrol. Pendefinisian ini senada dengan mekanisme kontrol terhadap orang-orang yang dicap berdosa, pezinah, gila, sakit, dan patologis, yang semuanya diatur dan dihukum menurut norma sosial yang berlaku, dan menurut siapa yang berkuasa pada suatu kurun waktu tertentu.

Kerangka ini berawal dari keyakinannya bahwa hubungan kita dengan realitas sosial diatur melalui berbagai discourse, kesatuan-kesatuan kepercayaan, konsep-konsep dan ide-ide yang kita anut. Selain itu,dia menegaskan bahwa maskulinitas, feminitas, dan seksualitas adalah akibat praktik disiplin dan diskursif, efek wacana atau buah relasi pengetahuan-kuasa (power-knowledge). Bahkan sains pun, menurut Foucault, juga berperan dalam konstruksi tersebut.

Foucault menyayangkan heteroseksualitas dianggap sebagai satu-satunya bentuk seksualitas yang berorientasi prokreasi, diinternalisasi, dinaturalisasi, sedangkan bentuk seksualitas lainnya dipatologikan dan diabnormalkan. Seolah-olah heteronormativitas adalah satu-satunya orientasi seksualitas yang mengatur kehidupan manusia, kapan pun, dan di mana pun. Hal ini tentu saja menyembunyikan realitas dan relativitas yang sangat kompleks dalam seksualitas.

Masyarakat Indonesia masih berpikir bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kodratnya masing-masing berkait dengan seks biologisnya. Pembagian peran berdasarkan yang feminin-maskulin masih terjadi dan menjadi ukuran bagi norma yang ada. Terlebih norma agama, relasi perempuan dan laki-laki menjadi sesuatu yang menjadi sakral pada akhirnya dalam pernikahan yang berarti meneruskan keturunan (prokreasi). Inilah kenapa konstruk budaya di Indonesia selalu diarahkan pada prokreasi, di mana perempuan dan laki-laki secara biologis telah memiliki karakteristiknya masing-masing yang tidak dapat dipertukarkan. Dan hal ini menjadi sesuatu yang dilegitimasi oleh berbagai institusi, terlebih institusi agama.

Intelektual Starbucks Segamang Kelas Menengah Mengambang

Kembali ke persoalan boikot Starbucks. Seno Gumira Ajidarma dalam bukunya Tiada Ojek di Paris membahas soal apa yang ia sebut sebagai ‘Intelektual Starbucks’. Budaya Starbucks, menurutnya, “mempunyai dampak semiotik bahwa, ‘rasa sosial’ Starbucks berkontestasi dengan ‘rasa kopi’ Starbucks. Bahkan, oleh berbagai macam faktor determinan dalam relasi kuasa, ‘rasa sosial’ ini kemudian terkonstruksi menjadi lebih dominan sebagai komoditas ketimbang ‘rasa kopi’ itu sendiri. Kini Starbucks bukan sekadar penanda rasa kopi (yang banyak saingannya), melainkan penanda gaya hidup kongkow kelas menengah di kafe.”

Tentu saja, kalangan intelektual hari ini (juga aktivis), telah menjadi bagian dari kelas menengah. Tapi belum tentu juga menjadi bagian dari kelas menengah mengambang yang gamang dan kebanyakan galau. Menjelang pilkada/pemilu apalagi. Tapi sebagai intelektual dan aktivis, pembicaraan soal jenis kelamin dan gender tidak harus tersembunyi di balik diskusi dan seminar saja kan (atau di hadapan mug-mug kopi)? Perjuangan mengenai Hak Asasi Manusia dan kesetaraan gender harus menjadi langkah nyata. Herannya, justru malah banyak dari mereka yang tambah ambigu dan gamang apabila datang persoalan yang menyangkut LGBT.

Masih  ingat ketika Lady Gaga ingin konser ke Indonesia kemudian diboikot oleh ormas-ormas intoleran seperti FPI, FUI, dkk? Lady Gaga disebut penyembah setan, freemasonmother monster, dan sebagainya. Apakah jika seseorang datang ke konser itu, lantas pulang-pulang akan menjadi monster? Sama juga dengan Starbucks, perusahaan waralaba warung kopi ini tak sehebat ‘institusi’ yang berhasil mencetak seseorang menjadi homofobia ketika Anda meminumnya. Paling-paling menguras isi dompet iya. Tapi begitulah budaya pop, dan tidak ada salahnya dengan ‘budaya pop’ yang dijual oleh Starbucks.

Namun persoalan mendukung atau mengadvokasi LGBT tidak lagi sekadar ‘jualan’, melainkan perjuangan hak asasi manusia. Starbucks sendiri pasti tidak terlalu peduli soal seruan boikot para demagog. Kelas menengah tetap berbondong-bondong untuk kongkow atau hanya cari wifi gratisan, atau berbincang serius soal Pancasila dan kebhinekaan di dalam kedai mereka. Jadi, sebaiknya kita tidak perlu berkata ‘aku pancasila’ kalau masih homofobia. Mending belajar tentang gender manusia secara benar. Jangan pseudoscience yang notabene berasal dari dogma politik purba, alias agama, atau ideologi-ideologi usang yang melibas hak asasi manusia, termasuk perihal orientasi seksual.


K. El-Kazhiem, penulis kelas ‘siapa elu’, penerima jasa sunting naskah, dan soliter.

, , , , , , , , , ,

Tinggalkan Komentarmu