5
Agu

Diskriminasi LGBT Pertanda Pluralisme Abal-Abal ala Bhinneka Tunggal Ika

Mudheng dot com – Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bisa ditemukan dalam Kitab Sutasoma karya Mpu Tantular yang ditulis pada abad XIV pada era Kerajaan Majapahit. Mpu Tantular merupakan seorang penganut Buddha Tantrayana, namun merasakan hidup aman dan tentram dalam kerajaan Majapahit yang lebih bernafaskan agama Hindu. Bhinneka Tunggal Ika mulai menjadi bahan diskusi terbatas antara Muhammad Yamin, I Gusti Bagus Sugriwa, dan Bung Karno di sela-sela sidang BPUPKI sekitar 3 bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Ketika mendesain lambang Negara Republik Indonesia dalam bentuk burung Garuda dan perisai Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika disisipkan ke dalamnya. Secara resmi lambang ini digunakan dalam Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Bung Hatta pada tanggal 11 Februari 1950 berdasarkan rancangan yang diciptakan oleh Sultan Hamid ke-2 (1913-1978). Pada sidang tersebut mengemuka banyak usulan rancangan lambang negara, selanjutnya yang dipilih adalah usulan yang diciptakan Sultan Hamid ke-2 dan Muhammad Yamin, dan kemudian rancangan dari Sultan Hamid yang akhirnya ditetapkan.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan imajinasi sebagai bangsa dan negara yang plural, yang majemuk. Falsafah ini yang kemudian mendasari Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun dari Sabang sampai Papua, Indonesia tampaknya terasa hanya di Jakarta—atau mungkin di pulau Jawa. Kita terbiasa pertama kali akan menyebutkan suku, agama, dan terakhir baru mengaku sebagai orang Indonesia. Padahal, mimpi para bapak bangsa ini adalah idealnya kita pertama mengaku sebagai orang Indonesia tanpa mempersoalkan suku, gender, dan agama. Namun, ternyata tidak semua orang Indonesia berpikir dan berimajinasi seperti itu.

Bhinneka Tunggal Ika yang sering diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris menjadi unity in diversity berubah menjadi Bhinneka Tinggal Duka ketika menyangkut LGBT. Ada beberapa kasus diskriminasi yang terjadi di Indonesia menyangkut LGBT. Semisal; kasus hukum cambuk di Aceh terhadap pasangan gay.

Terdakwa pasangan gay berinisial MH (20) dan pasangannya, MT (24), menjalani 80 kali hukuman cambuk di depan umum. Eksekusi hukuman cambuk itu dilaksanakan pada Selasa (23/5/2017) di halaman Masjid Syuhada, Lamgugob, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Kejadian ini disorot media asal Inggris BBC. Mereka menulis artikel berjudul No place to hide for LGBT people in Indonesia’s Aceh province untuk membahas kejadian tersebut.

Kemudian kasus penggerebekan pusat kebugaran di Kelapa Gading. Pihak kepolisian sengaja menggunakan pasal karet seperti UU Pornografi. Padahal, hak asasi kaum LGBT harus diakomodir, baik dalam hak berkumpul, bertemu dan bahkan untuk melakukan hubungan seksual sesama di ruangan privat.

Kemudian pada September 2015, warga Bali dihebohkan dengan pernikahan pasangan dua pria di sebuah hotel di daerah Ubud Kabupaten Gianyar, Bali.

Pernikahan itu dihadiri seorang pemangku (pemimpin upacara agama Hindu) dan dihadiri oleh kedua orang tua salah satu mempelai pasangan sejenis itu. Ulah pasangan beda warga negara ini membuat Gubernur Bali Made Mangku Pastika naik pitam.

Diskriminasi LGBT dan Tubuh Pribadi yang Menjadi Milik Publik

Yang terbaru adalah 11 Pria diamankan polisi dari kawasan pemandian air panas Songgoriti, Kota Batu. Mereka diduga adalah kelompok LGBT, yang sudah ramai disorot masyarakat. Pria-pria itu digerebek saat berendam tanpa busana, ada dugaan mereka tengah menggelar pesta. Kapolres Batu AKBP Budi Hermanto menyatakan, ada 11 pria yang diamankan, dua diantaranya adalah penjaga pemandian. Penggerebekkan diawali dengan penyelidikan berawal dari laporan masyarakat. Selama tiga hari mengintai, akhirnya dilakukan tindakan.

Merujuk kepada analisis filsuf Perancis, Michel Foucault, akan kuasa, tubuh, dan seksualitas, konsep ketubuhan (dan seksualitas) adalah salah satu alat paling jitu untuk melanggengkan kuasa negara akan warganya. Dalam hal ini, tubuh pribadi dan segala aktivitas yang dilakukan dengan tubuh kerap dijadikan pertarungan wacana antara benar-salah, suci-berdosa, moral-amoral dan terutama: normal-abnormal.

Dengan fokus pemberitaan media pada aspek ketubuhan—dan secara otomatis perilaku dan orientasi seksualitas—para korban, menjadi mudah sekali bagi publik luas untuk kemudian mengklaim posisi moral lebih tinggi dibandingkan para korban.

Pluralisme ala Bhinneka Tunggal Ika. LGBT Bertentangan dengan Pancasila

Berulang kali Ketua MPR, Zulkifli Hasan, berujar di media bahwa, LGBT adalah penyimpangan dan merusak moral bangsa. Tentu Zulkifli Hasan mungkin kurang membaca dan banyak wawasan tentang kebhinekaan, kemajemukan, dan pluralisme. Barangkali pula karena pola pikirnya terlalu sempit sehingga sulit mencerna Hak Asasi Manusia.

Dalam analisis Foucault dikatakan bahwa, heteroseksualitas acapkali dianggap sebagai satu-satunya bentuk norma seksualitas yang berorientasi prokreasi, diinternalisasi, dinaturalisasi, sedangkan bentuk seksualitas lainnya dipatologikan dan diabnormalkan. Seolah-olah heteronormatifitas adalah satu-satunya orientasi seksualitas yang mengatur kehidupan manusia, kapan pun, dan di mana pun. Hal ini tentu saja menyembunyikan realitas dan relativitas yang sangat kompleks dalam seksualitas.

Masyarakat Indonesia masih berpikir bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kodratnya masing-masing berkait dengan seks biologisnya. Pembagian peran berdasarkan yang feminin-maskulin masih terjadi dan menjadi ukuran bagi norma yang ada. Terlebih norma agama, relasi perempuan dan laki-laki menjadi sesuatu yang menjadi sakral pada akhirnya dalam pernikahan yang berarti meneruskan keturunan (prokreasi). Inilah kenapa konstruk budaya di Indonesia selalu diarahkan pada prokreasi, di mana perempuan dan laki-laki secara biologis telah memiliki karakteristiknya masing-masing yang tidak dapat dipertukarkan. Dan hal ini menjadi sesuatu yang dilegitimasi oleh berbagai institusi, terlebih institusi agama.

Untuk menguji apakah seseorang benar-benar pro-pluralisme, atau cuma pakai jargon yang seolah mendukung kemajemukan (seperti Bhinneka Tunggal Ika) untuk sekadar bendera kedunguan politik saja, salah satu cara yang termudah adalah dengan menghadapkan mereka pada orang-orang LGBT. Kita akan segera lihat apakah orang itu benar-benar pro-keberagaman atau tidak.

“Keberagaman” versi orang-orang “Pluralis” yang sekarang ini kencang bicaranya, tapi bukan realitas keberagaman yang sebenarnya. Keberagaman-nya maunya multi-kultural, alias mempertahankan konglomerasi hegemoni-hegemoni kecil, tapi sama-sama tidak suka pada yang berbeda. Untuk yang sama-sama mereka tidak suka, tetap dianggap bukan bagian dari keberagaman. Picik sekali bukan?


K. El-Kazhiem, penulis kelas ‘siapa elu’, penerima jasa sunting naskah, dan soliter.

Tag: , , , , , , , , , ,

There are no comments yet

Why not be the first

Tinggalkan Komentarmu

%d blogger menyukai ini: