Djarot-Sihar Menepis Isu Putra Daerah, dan Harapan Transparansi Pemda

Mudheng dot com – Survei terbaru yang dilakukan lembaga survei Media Survei Nasional (Median) terhadap pemilihan kepala daerah Provinsi Sumatera Utara, menempatkan elektabilitas pasangan Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah atau Ijek pada peringkat pertama dengan persentase 33,1 persen.

Pada posisi kedua, pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus dengan tingkat elektabilitas 19,2 persen, sedangkan pasangan JR Saragih-Ance Selian di urutan terbawah dengan elektabilitas 10,5 persen. Sedangkan, responden yang belum menentukan pilihan sebesar 37,2 persen.

Isu putra daerah tampaknya akan bertambah deras menghantam pasangan Djarot dan Sihar. Misalnya, ketika keduanya mendaftarkan diri di KPU Sumatera Utara, muncul sebutan “barang impor” kepada mereka. Djarot pun menanggapi santai sindiran yang menyebutkan dirinya sebagai “barang impor” dalam dinamika Pilkada Sumut 2018. “Biarkan saja, enggak apa. Santai saja, biasa,” katanya sambil tersenyum. Sementara itu, Sihar Sitorus menilai, sebutan “impor” terhadap Djarot tidak relevan. Pasalnya, Sumatera Utara adalah daerah yang heterogen sebagaimana kota-kota besar lainnya. “Setahu saya KTP kita satu, Indonesia, jadi apakah kita ini impor di dalam negeri sendiri?” katanya.

Sekilas ketika bermunculan istilah “putra daerah” atau “barang impor”, maka kita akan kembali mengingat hiruk pikuk politik di Pilkada DKI yang brutal dengan isu SARA, termasuk isu pribumi dan non-pribumi. Akan tetapi, Djarot Saiful Hidayat yang sudah merasakan aroma kontestasi sedemikian rupa di DKI mengaku tak gentar melawan para pesaingnya yang merupakan putra asli daerah tersebut di Pilkada Sumatera Utara 2018.

Menurut Djarot, isu putra daerah adalah hal yang tak akan laku di mata pemilih Sumatera Utara. Di satu sisi, bagi Djarot, istilah putra daerah sudah tak ada lagi di Indonesia sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada 1928 silam.

Terlepas dari tendensi kedaerahan tersebut, kita mungkin bisa mengilas balik bahwa setelah reformasi, sudah dua kali sudah warga Sumut secara langsung memilih pemimpinnya, dua kali pula mengalami kemalangan. Dimulai dari Syamsul Arifin hingga kemudian Gatot Pujonugroho. Kedua pemimpin hasil dari pemilihan langsung ini mengidap penyakit yang sama: koruptor kakap. Artinya, sistem administrasi dan tata kelola pemerintahan di Sumatera Utara bisa jadi sangat riskan dengan politik uang. Baik sebelum maupun setelah pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Kini, pemilihan langsung untuk ketiga kalinya akan segera berlangsung. Entah bagaimana persisnya perasaan warga Sumut, apakah mereka masih merasa trauma dengan pemilihan sebelumnya-sebelumnya atau tidak? Atau jangan-jangan, bagi warga Sumut, pemilihan ini hanya ajang bagi-bagi uang? Di sinilah harapan untuk pasangan Djarot-Sihar agar dapat memajukan Sumatera Utara dengan pemerintahan yang transparan (sebagaimana telah dilakukan Djarot bersama Ahok di DKI), terukur, dan akuntabel. Semua demi masa depan Sumut yang lebih baik, dan semoga tidak terulang lagi Gubernur Sumut diciduk KPK akibat kasus korupsi.


Dirangkum dari pelbagai sumber yang telah ditautkan dalam artikel.

, , , , , , ,

Tinggalkan Komentarmu