30
Sep

Generasi yang Melestarikan Kekerasan Massal

Mudheng dot com – Saya teringat waktu sekolah, diajarkan kalau PKI adalah dalang kejahatan HAM karena membunuh para pahlawan revolusi. Tak perlu ditutupi fakta bahwa, pelajaran itu kemudian memancing semangat nasionalisme kita (setidaknya saya, saat itu); karena ada musuh yang dengan nekatnya menghalangi negara ini memperoleh keutuhan. Sekarang, lewat beberapa sumber, penjelasan sejarah semacam di atas tidak lagi memuaskan. Teringat ucapan von Ranke yang mengaku sempat tersulut emosi mendengarkan nasib buruk seorang bangsawan; betapa ia mengambil hati oleh suatu kejadian di masa lalu.[1] Namun seiring waktu, von Ranke dan kita jadi malu sendiri – suatu propaganda sejarah dapat lebih menggerakkan hati kita daripada roman Pane bersaudara.

Berbicara mengenai genosida 1965 serta stigma negatif pada berbagai korban, tidak bisa dipisahkan dari konteks sejarah yang melatarbelakanginya yaitu Gerakan 30 September. Persisnya ketika kita ingin berbicara (baca:spekulasi) mengenai posisi pemerintah atasnya sekarang, kita harus memperhatikan perspektifnya terhadap peristiwa 1 Oktober 1965 itu sendiri. Di mana perspektif itu dapat ditemukan guna dianalisis? Salah satunya adalah pada buku teks sejarah yang sampai sekarang masih diedarkan untuk kebutuhan sekolah.[2]

Sedikit keraguan kalau pemerintah punya andil dalam presentasi materi sejarah di sekolah. Misalnya, mengenai peristiwa ’65 tidak diizinkan pemisahan embel-embel PKI pada nama Gerakan 30 September (menjadi G30S-PKI) di buku-buku sejarah. Padanya dirujuk sumber-sumber: Sejarah Nasional Indonesia atau dokumen yang dirilis Sekretariat Negara. Tidak menaatinya berarti ikut membenarkan paham komunis yang dapat mengacaukan ketertiban negara. Bisa disimpulkan, bahwa relasi pemerintah dengan masa lalu adalah instrumentasi media tertentu untuk menaburkan suatu pandangan dan memperkuat posisi politisnya.[3]

Bagaimana pandangan itu diutarakan pada buku teks sekolah? Pada Matroji, penjelasan sejarah organisasi PKI sepertinya juga diterakan stigma sebagaimana dipraktikkan dalam wacana anti-komunis sehari-hari. Pada bab periode pergerakan organisasi nasional, peran organisasi PKI pra-kemerdekaan agak timpang dibanding PNI, Serikat Islam, atau Indische Partij.  Organisasi non-PKI disebutkan memiliki kontribusi di bidang sosial dan ekonomi, sementara PKI tidak. Salah satu penjelasannya adalah “…lupa diri karena membawa PKI pada keputusan untuk menggalang pemberontakan [pada pemerintah kolonial]…”.[4]

Oleh penulis yang sama di materi ajar kelas IX, pemosisian PKI pada kancah sejarah pasca-kemerdekaan tidak kurang antagonisnya. Disebutkan bahwa PKI menjelang peristiwa 30 September melancarkan provokasi kepada masyarakat, di mana pada bagian selanjutnya peran Angkatan Darat dijelaskan dalam sub-bab penanggulangan provokasi PKI.[5] Deskripsi PKI karenanya menyerupai penyakit atau hama yang tumbuh di luar kendali hingga harus dibasmi atau dicegah supaya tidak muncul kembali.

Beberapa hal bisa disimpulkan. Pertama, deskripsi PKI sebagai grup yang seolah punya karakter tunggal dan diserang dengan moralitas individu. Ketika PKI dideskripsikan lupa diri dan senang memberontak, maka moralitas individu dianggap memiliki asumsi yang memadai dalam menjelaskan dinamika sejarah politik bahkan mengenai korpus pemikiran yang kompleks (dalam hal ini Marxisme). Sejarah politik dan pemikiran direduksi menjadi penilaian moral individual. Sejarah tentang khilafnya PKI karena melanggar moralitas bangsa, dibentuk sedemikian rupa, sehingga berujung karma buruk. Apa-apa yang menjadi atribut dari PKI tak lebih untuk segera didaftarkan pada hal-hal sesat dan menyeleweng dari pembentukan identitas Indonesia yang mengaku santun dan toleran. Dalam hal ini, ditanamkan moralitas dalam budaya dengan mengajarkan lapang dada dan tenggang rasa pada pembersihan bahkan kekejaman yang ditujukan kepada orang-orang yang dituduh PKI.

Kedua, jukstaposisi Angkatan Darat dalam dikotominya pada PKI. Jika PKI adalah masalah negara, Angkatan Darat adalah paket solusinya. Keduanya mengambil relasi antitesis di mana segala yang menjadi kebobrokan moral ala PKI yang gemar membisikkan bibit-bibit kekacauan, dipulihkan Angkatan Darat dengan resep kesaktian Pancasila. Dengan menempatkan Angkatan Darat seperti pahlawan, dibentuk suatu tipe narasi akan heroisme tentara yang berhasil menyelamatkan bangsa dari cengkraman kejahatan radikal. Ada implikasi sejarah akan suatu keniscayaan yang paralel dengan Ratu Adil. Periode panjang kolonialisme tampak memiliki konklusi katarsisnya pada pemusnahan PKI yang tampil sebagai lawan terakhir negara sebelum benar-benar meraih kemerdekaannya. Dengan narasi berpola demikian, sejarah yang coba diupayakan menjadi lebih mirip fiksi moralis.

Apa sebenarnya yang coba diraih dengan adanya logika di atas itu? Tidak ada interpretasi tunggal. Tapi pembacaan bisa diarahkan kepada soal justifikasi rezim yang sekarang berdiri. Kita berbicara tidak hanya mengenai relasi dalam teks melainkan relasi dari logika internal teks dengan masyarakatnya. Pada relasi inilah dapat dijelaskan mengapa keterangan tentang pembunuhan massal pasca 30 September tetap bisu dalam teks dan kesadaran kita. Jadi, relasi itu terjalin – dalam buku teks sejarah yang penulis rujuk – pada tidak disebutnya genosida itu; hanya disebut ulah PKI yang kemudian memicu kerusuhan sosial politik. Pengantar penelitian Tahun yang tak Pernah Berakhir menuliskan, absennya genosida ini dalam kesadaran kita disebut sebagai hasil rekonstruksi ingatan sosial.[6]

Ingatan sosial kita tentang kejadian berdarah itu diolah oleh Orde Baru lewat berbagai cara: pendirian monumen, museum, upacara, film, serta buku teks dengan mengingat gerakan 30 September namun melupakan yang terjadi sesudahnya; pembunuhan tujuh perwira lebih diingat daripada pembunuhan keji berjuta manusia yang dituduh komunis. Genosida komunis dianggap layak dan wajar karena ingatan dialihkan kepada rasa nasionalisme dalam menjunjung pahlawan yang berkorban demi negara. Justifikasi demikian menyangkal tindakan pembunuhan – karena yang dikorbankan adalah manusia yang berlawanan dengan moral.

Memparafrasekan Hardiman, kebisingan rezim Orde Baru adalah kebungkaman pelaku yang lahir melalui upaya menyembunyikan kesalahan, dusta dan rahasia, serta pelupaan.[7] Inilah relasi teks sejarah dengan masyarakatnya; ia mencoba memborgol semua warga negara dalam suatu rantai dosa besar yang dilakukan bersama-sama melalui serangkaian bentuk justifikasi – sehingga beban bisa dibagi, supaya pembunuhan massal memiliki suara bulat dan rahasia umum semakin dijaga. Peran pemerintah adalah membagikan dosa bersama ini sebanyak mungkin kepada anak-anak yang diharapkan terus membisu.

Nietzsche menjelaskan relasi ini sebagai ekses pemikiran masa lalu yang monumental.[8] Awalnya, bagi Nietzsche, pemikiran monumental dibutuhkan sebagai cara manusia yang tak bisa menemukan model di antara kontemporernya dan mencarinya ke masa lalu. Tetapi, ekses darinya berakibat pada pelupaan banyak fakta masa lalu demi reproduksi suatu efek tunggal yang monumental di masa sekarang; seperti pelupaan pembunuhan massal demi penghadiran rasa kebenaran akan genosdia 1965. Rekonstruksi masa lalu menjadi dalih bagi banyak manusia Indonesia untuk tidak lagi peduli pada kekejaman yang terjadi terhadap jutaan manusia tak berdosa.

 Sejarah ini selalu memainkan generalisasi, dan membuat yang tak sama menjadi sama – misalnya, klaim bahwa komunis adalah ateis. Sejarah monumental yang ekses juga meniadakan perbedaan motif dan instigasi supaya efek yang monumental dapat ditunjukkan – tak mampu mempertimbangkan perbedaan keterlibatan PKI dan kelompok Gerakan 30 September, serta representasi motif PKI yang dibaca secara tunggal sebagai konspirator ulung.[9] Apa yang kita lakukan pada upacara dengan bendera setengah tiang serta kunjungan pada Monumen Pahlawan Revolusi – yang diperingati tahunan – disebut oleh Nietzsche sebagai bentuk konkrit koleksi efek-efek pada dirinya; transmisi beban yang memastikan setiap generasi baru tidak lepas dari dosa generasi pendahulunya yang melakukan genosida; melalui edukasi sejarah yang repetitif, membelokkannya (baca: distorsi) lewat pesan moral dan ternarasikan dalam epos kepahlawanan; rasionalisasi puitis-heroik masaker.

Melalui monumentalisasi ini, Orde Baru-pun memungkinkan praktik stigmatisasi korban dan legitimasi kekerasan yang sampai sekarang masih kita rasakan dampaknya.[10] Praktik pewacanaan anti-komunis tersebut awet pada wilayah yang krusial bagi hegemoni pemerintah: pendidikan. Pemerintah mencoba mendapatkan dukungan potensial dari anak-anak dan karena dimulai sejak mereka muda, hal ini begitu mudah ditanamkan ke dalam otak mereka. Penerima manfaat sebenarnya dari buku-buku pedagogis bukanlah generasi baru, melainkan pemerintah itu sendiri; peran pemerintah dalam pendidikan adalah mempertahankan otoritas politik berikut kemapanan bahasanya sendiri. Jika anak-anak mendapatkan pelajaran yang sama sekali tidak dirumuskan demi anak itu sendiri, maka sejarah yang demikian harus ditimbang secara serius. Karena pada akhirnya, anak-anak hanyalah dipakai sebagai alat pemerintah saja: mereka akan kekurangan apa yang sesungguhnya mereka butuhkan. Keberlimpahan ritual dan ‘monumen-monumen’ dosa masa lalu justru memenuhi horizon pemikiran anak-anak Indonesia – ekses sejarah yang memberatkan langkah anak-anak. Sejarah seharusnya mendorong mereka mempromosikan kehidupan dan bukan sebaliknya menjadi instrumen pelestarian momen pembenaran; di mana masa lalu justru akan mengubur mereka di masa depan melalui praktik kekerasan antar sesamanya.


[1] John H. Arnold, History: A Very Short Introduction (New York: Oxford University Press, 2000), 35.

[2] Michael Wood, Official History in Modern Indonesia: New Order Perceptions and Counterviews (Leiden: Brill, 2005), 6. Ada tiga media di mana pandangan pemerintah pada masa lalu dapat dilokasikan: industri sejarah, situs bersejarah, dan buku teks sekolah.

[3] Ibid.

[4] Matroji, Sejarah untuk SMP Kelas VIII (Jakarta: Erlangga, 2006).

[5] Matroji, Sejarah untuk SMP Kelas IX (Jakarta: Erlangga, 2006).

[6] John Roosa, Ayu Ratih, & Hilmar Farid, Tahun yang tak Pernah Berakhir: Memahami Pengalaman Korban 65-Esai Sejarah Lisan (Jakarta: Elsam, ISSI, TRuK, 2004), 12.

[7] F. Budi Hardiman, Massa, Teror, dan Trauma (Yogyakarta: penerbit Lamalera, 2011).

[8] Friedrich Nietzsche, “On The Uses and Disadvantages of History for Life,” dalam Untimely Meditations, (New York: Cambridge University Press, 2007), 59.

[9] Benedict Anderson & Ruth McVey, A Preliminary Analysis of the October 1, 1965 Coup in Indonesia (Singapore: Equinox Publishing, 2009).

[10] Lih. Tri Guntur Narwaya, Kuasa Stigma dan Represi Ingatan (Yogyakarta: Resist Book, 2010) atau Wijaya Herlambang, Kekerasan Budaya Pasca-1965 (Serpong: Marjin Kiri, 2013) mengenai tinjauan praktik tersebut.


Galang Bagus Satria, seorang mahasiswa yang sedang belajar menulis dan menambah pengetahuan. Artikel dikutip dan dimuat ulang dari Majalah Bhinneka edisi Genosida 65 dengan judul ‘Anak Indonesia: Pelestari Kekerasan Massal?’

Tag: , , , , ,

There are no comments yet

Why not be the first

Tinggalkan Komentarmu

%d blogger menyukai ini: