Hantu Komunis Berkeliaran di Indonesia?

Mudheng dot com – Ada hantu berkeliaran di Eropa—hantu Komunisme. Semua kekuasaan di Eropa lama telah menyatukan diri dalam suatu persekutuan keramat untuk mengusir hantu ini: Paus dan Tsar, Metternich & Guizot, kaum Radikal Perancis dan mata-mata polisi Jerman – Karl Marx dan Frederick Engels.

Itulah paragraf pertama dari manifesto komunis yang ditulis oleh Karl Marx dan Frederick Engels. Dua guru besar Sosialisme itu nampaknya telah memprediksi bahwa, di mana pun komunisme akan menjadi hantu. Tentu saja, hantu yang menakutkan bagi para penguasa yang beroposisi dengan paham tersebut. Namun, bukan soal munculnya komunisme yang akan kemudian dibahas. Terlebih lagi masalah hantu serta takhayul lainnya. Kebencian semua penguasa akan komunisme yang menjadikannya bak setan yang harus dibasmi, dengan cara apa pun. Termasuk dengan membantai semua orang yang memperjuangkannya secara langsung (dengan membentuk partai), juga mereka yang sekedar mengimaninya (tertuduh).

Di Indonesia, pembantaian itu terjadi 50 tahun yang lalu. Jutaan orang, bahkan Jenderal Sarwo Edhi Wibowo sempat dengan cukup bangga menyatakan, bahwa tak kurang dari 3 juta orang dibantai atas nama negara. Yang perempuan diperkosa, disiksa secara kejam, kemudian dibunuh secara sadis. Adapula yang hanya dipenjara tanpa proses pengadilan bagi mereka yang tertuduh.

Peristiwa yang sering disebut G30S itu memang menjadi sejarah kelam NKRI yang baru seumur jagung. Sebuah genosida yang patut disandingkan dengan Holocaust ala Nazi di Jerman. Dari banyaknya darah yang tumpah itu lahirlah rezim Orde Baru: sebuah juru selamat palsu, yang berhasil menaklukkan sang hantu.

Tak hanya nyawa yang hilang seiring jatuhnya Presiden Sukarno kala itu. Seperti kata John Roosa, identitas bangsa Indonesia berubah total sesudah tahun 1965. Cita-cita Indonesia yang demokratis, menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan, meniscayakan bhineka tunggal ika ikut terkubur bersama jutaan bangkai manusia sebangsa. Semua itu hanya demi menegakkan sebuah rezim yang pro-kapitalisme; Orde Baru.

Sistem kapitalistik yang berhasil memabukkan Indonesia itu akhirnya bertahan hingga sekarang. Orde Baru berhasil membawa Indonesia menuju gerbang kehancuran dan negara tak tahu arah perjuangan. Melupakan kawan dan membungkuk terhadap lawan. Adalah Soeharto yang yang memimpin rezim tersebut selama 32 tahun. Ia memang lihai menggunakan negara untuk membentuk sebuah bangsa anti dan phobia terhadap komunisme.

Upaya yang The Smiling General lakukan misalnya dengan pembuatan film sejarah yang jauh dari kenyataan, membredel buku, memblokir buku, dan tindakan refresif lainnya. Tak hanya itu, terbit pula TAP MPR XXV/1966 yang melarang penyebaran ajaran komunisme/marxime/leninisme. TAP ini berfungsi sebagai senjata yang ampuh untuk melumpuhkan manusia-manusia yang sudah dituduh sebagai komunis.

Pembersihan PKI bukan tanpa sebab. Horst Henry Geerken dalam bukunya yang berjudul A Magic Gecko mencatat, ada peran Amerika Serikat (AS) lewat CIA di balik tragedi kemanusiaan dan penumbangan Presiden Soekarno tersebut. Pernyataan seorang Jerman ini didukung pula oleh sebuah video berjudul The Shadow Play (CIA roles in Indonesian Killings of 1965-1966). Apa tujuannya? Agar PKI tidak berhasil menanamkan ideologinya di negara terbesar se-Asia Tenggara ini. Lebih jauh, semangat sosialisme Indonesia kala itu sangat mengancam keadidayaan sang negara Paman Sam tersebut.

Itulah titik awal bergesernya ideologi bangsa Indonesia hingga dewasa ini. Tumbangnya Orde Lama dan tegaknya Orde Baru akhirnya diserahkan kembali kepada sang sponsor. Setahun pasca Sukarno jatuh, lahirlah UU Penanaman Modal Asing (PMA). UU itu menjadi karpet merah bagi imperialis yang berhasil diusir oleh para pejuang revolusi. Mereka kembali datang untuk menjarah hasil bumi bangsa Indonesia.

Kata-kata ’Go to hell with your aids’ tak lagi keluar dan tertempel di pojok-pojok Indonesia. Bahkan, Indonesia seperti menjadi negara pengemis yang selalu meminta bantuan kepada negara lain. Semua itu menenggelamkan cita-cita Trisakti Bung Karno untuk menjadikan Indonesia negara yang berdaulat dalam ekonomi.

Cengkeraman imperialisme itu bertahan hingga hari ini. Berbanding lurus dengan stigma negatif yang menempel di jidat keluarga korban pembantaian. Indonesia menjadi negara miskin secara ekonomi karena kekayaannya dirampas asing, tapi kaya akan kasus-kasus pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM) yang tak terselesaikan.

Di tengah permasalahan yang tengah dihadapi Indonesia, muncullah Presiden baru. Joko Widodo. Setidaknya ada dua janji yang berkait kelindan dengan tulisan ini yang dia sampaikan pada masa kampanye capres lalu. Pertama, janji mengembalikan kembali cita-cita Trisakti yang dicetuskan Bung Karno. Entah itu hanya bualan di siang bolong atau hanya lips service seorang pejabat yang tengah membutuhkan suara saat pemilu, yang jelas segenap rakyat menanti janji tersebut. Dan semua janji akan ditagih.

Kedua, perihal peristiwa pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM) itu sendiri. Presiden yang akrab disapa Jokowi itu bahkan pernah berjanji akan mencabut TAP MPR XXV/1966 jika terpilih menjadi presiden. Sayang, hampir setahun ia memimpin, belum nampak upaya dari pemerintah untuk merealisasikan ucapannya tersebut. Pun begitu pengentasan pelanggaran HAM 1965. Belum nampak ’hilal’ penyelesaiannya.

Tragedi kemanusiaan 1965 ini bisa diselesaikan secara yudisial dan non yudisial. Dalam bahasa lain, dengan rekonsiliasi nasional yang dibarengi dengan penegakan hukum. Rekonsiliasi tersebut bertujuan agar adanya rasa saling memaafkan antara korban dan pelaku. Termasuk negara yang meminta maaf dan mengakui adanya pemutarbalikan sejarah selama ini. Sementara upaya yudisial bisa dilakukan dengan membentuk Pengadilan HAM ad hoc. Ini bertujuan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan hingga memberikan hukum yang jelas bagi para pelaku yang terbukti bersalah dalam kasus ini. Sehingga, kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Kenapa permasalahan ini sangat urgen untuk diselesaikan? Menurut Koordinator KontraS Haris Azhar, sekali peristiwa pelanggaran HAM terjadi dan tidak dikoreksi, maka negara akan mengulangi lagi. Negara akan merasa kebal. Pertanyaannya kalau tidak sekarang kapan lagi ketidakadilan ini bisa dihapuskan? Jangan biarkan luka dan dosa itu gentayangan.

Deklarasi Universal of Human Rights United Nations bagi para korban Genosida 1965 dan keluarganya, sangatlah jauh dari jangkauan dan sama sekali diabaikan di Indonesia. Ternyata bukan hantu komunis yang berkeliaran di Negara ini, tapi hantu Soeharto dan Orde Barulah yang masih gentayangan sehingga sedikit keadilan bagi korban begitu sukarnya didapatkan.


Tedi Cho, jurnalis dan aktivis di Partai Rakyat Demokratik (PRD)Artikel dikutip dan dimuat ulang dari Majalah Bhinneka edisi Genosida 65 dengan judul yang sama.

, , , , , , , ,

Tinggalkan Komentarmu