Indonesia Tak Se-Bhinneka yang Dibayangkan (Bagian 2)

Mudheng dot com – Sebelum melanjutkan pembicaraan mengenai Indonesia, kita harus memeriksa ulang apa yang sebenarnya dibayangkan oleh manusia yang tinggal di Nusantara ini, apakah sebuah Nation (bangsa), atau State (negara) bernama Indonesia? Bila kita memikirkan keberadaan entitas politik bernama Indonesia ini sebagai sebuah nation, maka kita akan mendiskusikan nasionalisme, sebuah konsep yang toh sekarang sudah usang dalam peradaban manusia. Jika kita menginginkan sekadar sebuah sovereign state bernama “Indonesia”, maka pembicaraan ini bisa berhenti di sini.

Nasionalisme Autopilot

Pembicaraan mengenai nasionalisme memang tengah mengalami kebangkitan (secara politik) belakangan, mengikuti krisis politik identitas banyak negara, akibat ketidak-siapan solusi politik atas benturan kultur. Tapi ini tidak langsung bisa dibicarakan dalam konteks Indonesia yang masalahnya cenderung laten. Nasionalisme Indonesia sudah terbiasa dalam autopilot, seremonial, tidak dimengerti, dipahami atau bahkan belum dipikirkan. Ia dijaga—bukan dicapai—secara politik, oleh entitas politik, dengan motivasi dan tindakan kekuasaan—bukannya kebangsaan—dan dengan sosialisasi atau bahkan penegakan secara doktrinal, bukannya kesadaran.

Tentu saja kesadaran tidak bisa dicapai hanya dengan mengatakan berulang-ulang kali sebuah klise; “semua orang harus punya kesadaran berbangsa dan bernegara”, sambil tidak berupaya untuk memungkinkan orang menumbuhkan kesadaran demikian dan sense of belonging secara organik, melalui alam diskusi yang terbuka, kebebasan ekspresi, inklusif dan bebas dari tekanan atau ancaman. Dan mengucapkannya berkali-kali di dalam buku pelajaran sekolah atau melalui retorik, apalagi menggunakan represi, adalah—tepatnya—arah kebalikan dari ‘cara yang efektif’ untuk mencapainya.

Bhinneka Tunggal Ika adalah Chimera?

Dalam teori-teori atau penerjemahan, hanya ada sedikit cara nation atau bangsa bisa didefinisikan, yaitu sebuah kolektif manusia yang karakteristiknya homogen dalam derajat tertentu; dalam bahasa, tradisi, adat, atau kesukuan yang kemudian memilih menjadi satu kesatuan politik berdasarkan suatu tujuan yang sama, dalam suatu derajat otonomi tertentu. Jadi sebuah nation selalu berarti suatu kelompok manusia yang serupa, yang mengimplikasi suatu stereotip atas bahasa, tradisi, adat, perilaku dan suku, yang kemudian memilih untuk membentuk kesatuan yang mandiri atas suatu tujuan yang sama.

Ketika Indonesia berdiri, masyarakat Nusantara memenuhi syarat tujuan yang sama: merdeka dari penjajahan. Tapi setelah Belanda pergi, masihkah ada cukup alasan bagi komunitas manusia poskolonial ini bertahan sebagai sebuah entitas geopolitik? Jika kesepakatannya adalah untuk membuat sebuah ethnic nationality, maka Indonesia harus memilih atau menciptakan suatu kesukuan yang bisa bermanifestasi sebagai identitas nasional; sesuatu yang sudah menjadi problem dari awal, bahkan untuk suatu negara yang seolah-olah monolitik sekalipun.

“race is confused with nation and a sovereignty analogous to that of really existing peoples is attributed to ethnographic or, rather linguistic groups”

“The truth is that there is no pure race and that to make politics depend upon ethnographic analysis is to surrender it to a chimera”

“Ras disalah-tafsirkan sebagai bangsa dan kedaulatan serupa masyarakat yang hidup di suatu daerah atau kelompok yang menggunakan bahasa yang sama”

“Kenyataanya tidak ada ras yang murni dan politik yang bergantung pada analisis etnografi adalah bertindak lepas tangan membiarkannya sebagai chimera”

What is a nation? – Ernest Renan (1882)

Ernest Renan, pengusung civic nationalism sebagai kritik atas ethnic nationalism menolak sesuatu yang dianggapnya tidak bertanggung jawab, yaitu mewacanakan bangsa sebagai “ras”, ataupun sekedar pengelompokan secara etnografis, karena menurutnya sebuah bangsa adalah “prinsip spiritual” yang adalah “dua hal yang menjadi satu”, yaitu; 1. Kepemilikan bersama atas ingatan warisan masa lalu, dan 2. konsensus (consent) masa kini berupa keinginan untuk hidup bersama untuk memberlangsungkan nilai-nilai warisan (tradisi) sebagai satu kesatuan yang utuh. Sebuah nasionalisme warganegara (civic nationalism) adalah sebuah “solidaritas skala besar” yang menekankan kebangsaan secara historis dan demokratis.

Apabila Indonesia punya konsensus demokratis (democratic consent) sebagai negara berdaulat, pertanyaan patut diajukan atas diversitas tradisi dan kultur yang tidak dikenali atau terejawantah dalam “kultur bangsa Indonesia” secara lengkap dan utuh. Tidak ada yang tahu apa itu “budaya bangsa Indonesia”, karena nature-nya yang plural dan tanpa persetujuan atas benang merah yang menghubungkannya. Dengan begitu, apakah Indonesia adalah sebuah Chimera?

Chimera adalah suatu mahluk mitologi berupa sebuah entitas, suatu monster, yang terdiri dari bagian-bagian tubuh sejumlah spesies yang disatukan tanpa pikiran dan alasan yang masuk akal. Ia tidak logis dan keberadaanya dianggap sebagai pertanda buruk, dan ia adalah simbol bagi sesuatu yang diharapkan atau diinginkan, tapi kenyataanya hanya suatu ilusi atau keberadaan yang tidak mungkin diraih.

Berdasarkan dari konsep keberasalannya, Bhinneka Tunggal Ika datang dari puisi Jawa kuno “Kakawin Sutasoma” yang ditujukan untuk menyatukan komunitas Hindu dan Budha saat itu;

Rwâneka dhâtu winuwus Buddha Wiswa,

Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,

Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal,

Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.

Dikatakan bahwa, Budha dan Shiva adalah dua substansi yang berbeda. Mereka memang berbeda, tapi bagaiamana mengenal perebedaan itu sekilas, karena kebenaran Budha dan kebenaran Shiva adalah satu. Mereka memang berbeda, tapi mereka dari jenis yang sama, karena tidak ada dualitas dalam kebenaran.

Dari teks aslinya, kita melihat bahwa BTI adalah konsep toleransi atas ruang pikiran masyarakat yang karena sifat sinkretik budaya Jawa pada saat itu tidak membutuhkan rekognisi atau manifestasi politik-budaya, terutama karena demokrasi bukan sesuatu yang dikenal apalagi menjadi kebutuhan, dan sistem kawula-gusti yang mengikat rakyat banyak sebagai pengikut yang setia, maka selama tidak ada perseteruan politik para pemimpin feodal, tidak akan pernah ada keterasingan dan jarak terhadap identitas bersama mereka sebagai “Orang Jawa”. Hal ini tentu saja bukan sesuatu yang bisa diterapkan pada Indonesia modern. Sehingga agar Indonesia tidak menjadi Chimera, konsep Bhinneka Tunggal Ika membutuhkan pemikiran ulang yang dalam dan menyeluruh.

Rekonstruksi Masa Lalu

Konsep yang dikembangkan para pemikir Indonesia (Yamin, Soekarno) pada era kolonial Belanda adalah suatu Nation yang bernama “Indonesia Raya”, yaitu sebuah bangsa dari rumpun Melayu (“Bangsa Melayu”, “Ras Coklat”, J.F. Blumenbach), yang sekaligus menyatukan daerah koloni Inggris dan Belanda. Istilah “ras Melayu” ini padahal dibangun oleh para Orientalist barat–para Orientalis barat yang oleh Edward Said dikritik punya sikap “merendahkan” sesuatu yang tidak mereka pahami. Tapi pandangan ini sudah terlanjur menjadi diskursus konstruksi nasionalisme Indonesia, bahkan sampai sekarang, dengan pengentalan pandangan ras Melayu ini kedalam konsep “Pribumi”, sehingga warga Indonesia yang tidak berkulit coklat (bukan Melayu) mengalami liyanisasi (the othering), yang kemudian hadir sebagai prasangka dan diskriminasi yang bahkan sempat terlembaga.

Sekali lagi, ini bukan khusus masalah Indonesia, melainkan juga banyak kebangsaan lain, tapi tidak pada cara dan skala seperti di Indonesia, dengan ratusan ragam etnis, budaya, agama dan kepercayaan serta bahasa. Geografi Indonesia yang kepulauan mungkin membantu mencegah benturan kultur yang segera setelah kemerdekaan, karena lautan cenderung meyakinkan banyak orang untuk tidak keluar dari pulau masing-masing dan lebih perduli pada kelokalan, membatasi interaksi manusia sehingga cenderung “aman” dari kebutuhan untuk memikirkan ulang suatu etik peradaban baru. Belakangan, terutama setelah era sosial media dan demokratisasi informasi, pertemuan dan benturan kultur menjadi cukup intens dan konflik yang sebelumnya “terpendam” kini dapat dilihat lebih jelas.

Meskipun bangsa-bangsa lain cenderung punya resiko konflik identitas dengan skala yang relatif lebih kecil, mereka telah melihat ancaman itu, dan untuk banyak kasus seperti yang telah dibicarakan di bagian pertama tulisan ini, konlik identitas nasional di Rwanda berujung pada pembantaian satu juta orang pada tahun 1994.

Maka saat ini, diskusi mengenai identitas nasional kembali diangkat di berbagai negara, dan jalan utama yang mereka tempuh adalah dengan merekonstruksi masa lalu, membaca ulang sejarah kebangsaan dan melakukan penterjemahan terhadapnya.

Dalam kasus Rwanda, rekonstruksi masa lalu untuk menemukan ulang identitas bangsa tersebut didorong oleh kebutuhan rekonsiliasi antara etnis Hutu dan Tutsi. Dan yang dipilih oleh Rwanda adalah suatu cara yang bisa kita kritisi: Rwanda memilih untuk mengaburkan fakta-fakta diversitas bangsanya dengan cara menciptakan narasi politik bahwa seolah-olah Hutu dan Tutsi adalah ras yang sama, yang hanya dibedakan oleh kultur ekonomi, yaitu Tutsi sebagai penggembala dan Hutu sebagai petani. Dalam narasi itu, seolah-olah perbedaan yang berujung pada genosida sepenuhnya diciptakan oleh kolonial Belgia. Hal ini tidak sepenuhnya benar, walaupun tidak sepenuhnya salah. Belgia memang datang dan menciptakan pemisahan yang lebih jelas dengan cara memasukan data etnisitas di dalam KTP, namun Tutsi dan Hutu bukannya tidak berbeda.

Tutsi dan Hutu memang berbeda secara hitoris, pre-historis dan pemetaan genetik. Sementara Hutu adalah kelompok kultur yang masuk ke Rwanda melalui ekspansi kelompok pengguna bahasa Bantu, Tutsi adalah kelompok kultur yang masuk belakangan dan bukan bagian dari ekspansi Bantu. Memang ada sejarah diskriminatif yang dilakukan penguasa Tutsi di masa lalu, dan pembantaian 1 juta Tutsi oleh Hutu pada tahun 94 merupakan “pembalasan” atas sejarah iu.

Apologi teleologis dari pemikiran atas tindakan ini cukup jelas, mencoba menciptakan persatuan dengan menghapus kenyataan tentang perbedaan, tapi artinya, persatuan yang diciptakan itu bukan berasal dari pemahaman dan penerimaan atas perbedaan, dan tetap tidak berangkat dari pemikiran2 yang telah lepas dari primordialisme. Artinya Rwanda tidak melakukan reka-konstruksi identitas nasionalisme, melainkan menghapus sejumlah kenyataan tentangnya. Bila ini akan dilanjutkan, maka tentu akan ada konsekuensi praktis berupa penghapusan-penghapusan identitas kultur yang berbeda itu, dan bagaimana itu dimanifestasikan dalam kebijakan nasional masih harus ditunggu dan dipikirkan ulang.

Selain masalah identitas nasional yang dibawa oleh globalisasi, persoalan geopolitik juga membawa kebutuhan untuk memikirkan ulang identitas nasional. Taiwan, contohnya, adalah contoh dimana identitas nasional diperebutkan antara TI nationalist dan KMT-State Chinese nationalist, di atas panggung perebutan yang berada dalam arus guojihua (internasionalisasi) dan quanqiuhua (globalisasi).

Kasus kebangsaan lainnya, dimana bangsa-bangsa harus memikirkan ulang identitasnya terdorong oleh persoalan geopolitik dan globalisasi bisa juga dilihat pada pencarian ulang identitas Skotlandia,  terutama setelah Brexit, lalu Ukraina sehubungan kebangkitan nasionalisme Rusia yang ekspansif, persoalan etnis Kurdi dan berbagai sejarah di Turki, dan sebagainya.

Tapi, masalah identitas nasional Indonesia bukan utamanya berasal dari urgensi geopolitik, melainkan sejarah kekurangan-pikiran atas identitas yang saat ini terartikulasi sebagai konflik politik, terutama sejak perubahan kelas menengah melalui urbanisasi (perubahan desa menjadi kota) yang memperbesar keikut-sertaan masyarakat di dalam political sphere. Kelas menengah baru ini melahirkan generasi post-Soeharto, sehingga masuk dalam alam demokrasi tanpa pengalaman represif generasi sebelumnya, dimana mereka kemudian melakukan negosiasi ulang terhadap ruang dan waktu dalam hal etika, pergaulan dan pencarian identitas.

Perebutan Identitas

Generasi baru Indonesia semakin terlibat dengan dunia internasional, dengan persoalan global, dan ini memberi kesempatan pada mereka untuk bercermin, untuk belajar mengenal diri sendiri. Konflik-konflik Barat dan Timur-Tengah yang mendominasi media memberikan eksposur ini dan orang Indonesia mulai belajar menempatkan diri dalam geopolitik, mengidentifikasi diri dan relasinya dengan orang (masyarakat) lain, semuanya dalam cultural process yang berlangsung.

Dalam Cultural Process budaya direproduksi secara organik, di luar sadar dan natural. Konsep2 kultural terbaharui. Etika, norma, sistem nilai, dan kepercayaan berubah lewat tahap-tahap dimana orang (berusaha) memiliki dunianya, untuk punya sense of belonging atas norma, aturan, gagasan, nilai, pengetahuan dan informasi kelompok dimana ia berada, dan bagaimana semua hal itu direpresentasikan, dipertukarkan, diapropriasi, dirubah, direproduksi dan diperbaharui melalui komunikasi. Melalui proses kultural ini orang belajar untuk memahami dunia dan tempatnya di dunia sebagai individu, kelompok, komunitas atau negara.

Ini bukan suatu masalah bagi, misalnya, “orang Jawa”, “orang Batak” atau “orang Makassar”. Identitas Jawa, Batak dan Makassar menyediakan kenyamanan sense of belonging itu dengan segera dan setiap saat, sebagai akar pertumbuhan budaya. Tapi ketika bicara sebagai “orang Indonesia”, kenyamanan ini tidak ditemukan. Tidak ada cultural process yang dibangun sebagai “orang Indonesia” karena tidak ada “kultur Indonesia” yang hadir dengan cukup kuat untuk digunakan sebagai moral code yang bekerja di dalam cultural process.

Tentu saja, pendidikan ala BP7 dan program PMP (Pendidikan Moral Pancasila) sebagai usaha keras (baca=represif) rejim Orde Baru sebagai social engineering untuk memaksa agar (interpertasi politik) Pancasila bekerja dalam cultural process keindonesiaan tidak bisa disebut sebagai sebuah usaha yang berhasil. Terutama karena manusia Indonesia cukup bisa melihat kontrasnya dengan sikap represif Orde Baru. Cultural process bersifat dinamis dan berubah, tidak seperti doktrin–sebuah kesalahan besar para pembina negara Indonesia saat salah mengira dua hal tersebut bisa dipertukarkan. Bagaimanapun Pancasila adalah konstruksi, bukan akar organik masyarakat Indonesia.

Akibatnya untuk menjadi “manusia Indonesia” adalah sesuatu yang kabur, banyak orang punya gagasan2 sendiri yang, bukan hanya tidak bersepakat, tapi bahkan pembicaraanya tidak berada dalam suatu bingkai yang sama. Identitas bangsa Indonesia menjadi sesuatu yang tidak dapat diketahui, unknowable bagi banyak orang biasa atau bahkan para pemikir, yang akhirnya memutuskan bersikap agnostik atau bahkan apathetik terhadapnya, atau paling tidak menganggapnya sekunder.

Sejak berakhirnya Orde Baru, represi identitas pelan-pelan tercabut. Orang mulai merasakan urgensinya karena ada kebutuhan resolve dalam memahami dimana mereka seharusnya berdiri dalam perubahan dunia, suatu posisi dimana mereka bisa berpegang pada suatu kode etika atau moral, yang tidak ditemukan dalam identitas “bangsa Indonesia”. Tidak ada penjelasan kecuali dengan sekedar menempelkan embel-embel “pancasila” sebagai suatu jargon yang kabur dan tanpa sound argument; argumen yang secara ketat diajukan sebagai sebuah posisi yang tidak takut untuk diuji dalam argumentasi yang tidak malu-malu. Dan agar seolah-olah tidak ada perdebatan mengenainya, perdebatan dan budaya berdebat dibuat sebagai sesuatu yang tabu.

Hal ini belum pernah berubah: tambahkanlah “Pancasila” atas segala sesuatu; “demokrasi pancasila”, “hak-hak asasi yang tidak kebablasan dan sesuai dengan Pancasila”, dan berbagai hal semacamnya, maka kemudian seolah-olah persoalan selesai. Artinya solusi kebangsaan Indonesia tidak pernah beranjak lebih jauh dari sekedar mengganti proses yang membutuhkan pikiran serius melalui disiplin akademik, dengan sekedar jargon yang bersifat longgar dan “karet”, sehingga dapat di “plintir” kapan saja untuk memenuhi argumen politis untuk memenuhi kepentingan kekuasaan secara temporer, dan tidak membutuhkan investasi dana dan pikiran.

Sebagaimana kita lihat pada perkembangan situasi politik Indonesia belakangan, orang Indonesia mulai bosan dengan ketabuan semacam itu, yang bisa terlihat lewat posisi-posisi dan argumen-argumen—yang walau tidak kuat dan bahkan nonsensical—tapi dipertahankan dengan keras. Ketabuan atas perdebatan, yang oleh negara dimanifestasikan sebagai kebijakan anti-argumen seperti undang2 anti penistaan dan UU ITE, akhirnya justru menjadi alat “bertahan” dari serangan argumentasi dan digunakan untuk menjatuhkan lawan argumentasi; proses kebangsaan diinterupsi oleh intimidasi politik. Dan negara yang jelas bingung dengan posisinya sendiri—terutama karena memang tidak ada posisi yang secara tegas dipertahankan oleh negara akibat kebudayaan tabu-debat dan ayat-ayat karet, akhirnya menjadi terdesak dan, belakangan—saat tulisan ini ditulis—jadi kembali pada kebiasaan represif.

Otentisitas dan Pencarian Identitas

Identitas, terutama identitas kebangsaan, butuh untuk terjangkar pada suatu akar yang terhubung dengan kemanusiaan bangsa tersebut. Manusia akan mencari akar tersebut pada sejarah, pada ras, etnisistas, bahasa, budaya dan sebagainya. Orang Indonesia tidak menemukan itu pada sejarah; sejarah Indonesia cukup kabur sehingga tidak menghadirkan benang merah yang kuat untuk dipahami sebagai akar “bangsa Indonesia”; identitas sebagai “orang Jawa”, “orang Batak” atau “orang Makassar” masih lebih memberikan akar identitas kebangsaan yang lebih kuat, namun jelas tidak dapat merepresentasikan Indonesia.

Orang Indonesia juga tidak menemukannya pada bahasa; bahasa Indonesia adalah bahasa yang dikonstruksi dan dipromosikan secara politik, dan fungsinya terbatas sekedar pada lingua-franca, tidak lebih dari bagaimana orang Afrika menggunakan bahasa Prancis atau Inggris, misalnya. Orang Indonesia juga tidak menemukannya, apalagi, pada realitas-terkonstruksi yang diciptakan dan diadvokasi para founding father Indonesia pada masa revolusi, dan ketika revolusi “usai”—pula dengan banjir darah dan sejarah kekerasan yang tidak sekalipun pernah mengalami rekonsiliasi atau bahkan sekedar pengakuan, maka usai pula kekuatan pemersatu kontemporer itu.

Ketidak-tersediaan identitas membingungkan bagi banyak manusia yang gagal menemukan disclosure ini, dan kegelisahan mendorong pencarian berlanjut pada alternatif yang dianggap menyediakan otentifikasi terhadap kedirian (true to oneself) yang menuntut keaslian (orisinalitas/otentisitas). Menjadi otentik tidak mudah dilakukan banyak orang secara eksistensial, karena seperti ditulis dalam bagian 1 tulisan ini, tidak semua orang punya kapasitas atau kesempatan untuk terjun dalam prosesnya. Jadi kebutuhan untuk menjadi true jatuh pada pilihan untuk konform pada suatu realitas yang essensial. Sehingga yang menggantikan adalah pencarian ontologis yang membutuhkan grounding, atau proses mental yang mirip dengan itu. Sesuatu yang akan menjadi ground ini harus mengakar secara otentik (dianggap otentik) karena ia pada dasarnya adalah pencarian makna diri, pencarian essence, yang merupakan properti inti yang esensial dari self. Maka mutlak bahwa sesuatu ini harus orisinal, dan pencarian kemudian berpusat pada orisinalitas.

Eviden untuk kegelisahan ini bisa dilihat pada sejumlah kasus yang sempat ramai dalam wacana publik. Misalnya kasus batik atau reog ponorogo yang seolah-olah menjadi benda material yang dituduhkan “dicuri” oleh Malaysia. Ini menunjukan dengan kuat bagaimana simbol-simbol yang selama ini ditempelkan pada identitas keindonesiaan tersebut seolah-olah bisa dicabut, dan dengan demikian “bangsa indonesia” kehilangan essensinya. Ketakutan ini menunjukan dengan jelas ketiadaan konfiden orang Indonesia terhadap identitasnya, yang secara bawah sadar disadari, namun tidak bisa dijelaskan. Ada dorongan kuat untuk pengakuan bahwa batik dan reog adalah asli Indonesia; dan “kepemilikan” bangsa lain (Malaysia) menganggu atau bahkan mencabut otentisitas essensi “bangsa Indonesia”.

Kegelisahan ini juga bisa dilihat pada lingkaran komunitas lain di Indonesia, berupa suatu upaya keras untuk menjadikan Islam sebagai esensi identitas otentik Bangsa Indonesia. Islam memang sudah lama berada di Indonesia, tapi telah ada proses adaptif—yang terjadi pada segala hal yang masuk Indonesia—sehingga melahirkan bentuk Islam yang singkron dengan cultural sphere di Indonesia, yang sering disebut “Islam Nusantara”. Ini tidak memuaskan kebutuhan bagi banyak orang yang membutuhkan otentisitas. Islam Nusantara dianggap tidak cukup otentik sebagai esensi identitas, sehingga terjadi gugatan untuk “mengislamkan” Indonesia secara otentik.

Kita bisa melihat bagaimana terbit klaim seperti “Borobudur adalah peninggalan nabi Sulaiman”, atau “Gajah Mada dan Majapahit adalah Islam”, jelas menunjukan persoalan krisis eksistensial melalui upaya merevisi sejarah sehingga identitas kebangsaan Indonesia mempunyai grounding pada Islam yang “otentik”. Dan “Islam yang otentik” juga menjadi posisi yang diperebutkan, terlihat dengan bagaimana gerakan puritan seperti salafi masuk dan dipeluk oleh banyak orang di Indonesia, dan benturannya dapat kita lihat di ruang publik belakangan.

Lihat pula; Indonesia Tak Se-Bhinneka yang Dibayangkan (Bagian 1)


Referensi:

1. Imagined Community, Benedict Anderson.

2. “The Greater Indonesia Idea of Nationalism in Malaya and Indonesia”, Angus Mcintyre, DOI:https://doi.org/10.1017/S0026749X0000439X,

3. http://www.thejakartapost.com/news/…

4. https://books.google.co.id/books?id=VG01nx2vezoC&lpg=PP1&dq=what%20is%20a%20nation&pg=PA8#v=onepage&q=what%20is%20a%20nation&f=false

5. http://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1r29nn

6. https://www.nytimes.com/2017/03/14/world/europe/scotland-uk-independence-referendum.html?_r=0

7. http://readrussia.com/2015/05/12/you-cant-divide-this-war-ukraines-search-for-a-national-identity/

8. http://wacana.ui.ac.id/index.php/wjhi/article/view/102/197

9. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1947.49.3.02a00010/pdf

 

, , , , , , , , , ,

Tinggalkan Komentarmu