Indonesia Tak Se-Bhinneka yang Dibayangkan

Mudheng dot com – Politik identitas yang belakangan mengemuka di permukaan wacana publik Indonesia adalah gambaran persoalan besar yang sebetulnya bukan baru-baru saja, melainkan sejak para konseptor dan founding father negara ini berusaha merumuskan negara baru yang seolah-olah tak punya perihal lain kecuali bekas koloni Belanda.

Ada ratusan identitas kultural; ideologi, bahasa dan unsur-unsur kesukuan lainnya, yang menghadirkan diversitas pandangan hidup, sistem sosial, etika, dalam pelbagai konteks unsur-unsur peradaban; sosial, politik, ekonomi, lingkungan, hukum dan budaya. Sekian banyak gagasan-gagasan yang mengharapkan agar terwakili dan dikenali dalam satu platform kebangsaan, jelas bukan hal yang mudah ataupun sederhana. Dan alam pemikiran peradaban manusia ‘belum sampai’ pada taraf yang mampu menangani persoalan ini. Pada saat Indonesia sedang diformulasikan, di seluruh permukaan Bumi—tidak ada landasan filsafat dan pemikiran yang tersedia untuk digunakan sebagai dasar atau cara pemikiran-pemikiran multikultural (yang sukses), bahkan sampai sekarang.

Indonesia dan Aglomerasi Konflik Peradaban

Kita lihat benturan peradaban di negara-negara yang sebelumnya aman-aman saja karena sifat kulturnya yang (cenderung) monolitik. Sekarang, saat dunia berubah menuju desa global (McLuhan) bersama globalisasi, masalah ini termanifestasi sebagai konflik; terorisme, rasisme, dan bahkan narsisisme ideologi, menegaskan kebutuhan yang desperate atas suatu platform identitas baru untuk menyelenggarakan globalisasi. Gagasan-gagasan baru tentang etika, moral, budaya dan hukum terjungkal dalam usaha membangun political recognition, dan malah selalu mentok pada akulturasi; dominasi kultural yang selalu mementahkan posisi-posisi politik yang sifatnya kritikal untuk segera dipeluk. Semua selalu berhenti pada mana yang lebih berhak dibanding yang lain berdasarkan identitas kultural yang partikular, melalui dominasi atas ‘kebenaran’ yang kemudian diterjemahkan menjadi hak untuk menguasai hak-hak pribadi orang lain.

Pikiran-pikiran progresif tentang political economy tampaknya tidak membantu banyak, karena bangunan gagasannya yang tidak, atau kurang, beradaptasi dan/atau diperbaharui sementara perkembangan sains dan teknologi telah mengubah situasi kekinian tentang bagaimana manusia berinteraksi. Pikiran-pikiran Marxist, contohnya, di belahan dunia yang satu telah di-stigma oleh suatu teori konspirasi tentang ‘usaha Frankfurt School untuk menghancurkan kehidupan kultur Barat’, dan di belahan dunia yang lain dicap melawan agama, khususnya Islam. Demikian juga dengan pikiran-pikiran liberal, antara menerima stigma Social Justice Warrior, atau melawan agama. Benturan yang terjadi berakhir sebagai narsisisme idologi, selfishm, dan retorik, lagi, lalu berhenti di situ.

Resistensi ini membunuh evolusi pikiran kolektif yang progresif, di mana hal tersebut terhalang masuk political mainstream, sementara ruang-ruang populis kemudian malah terisi oleh political narratives; narasi-narasi politis dari berbagai kepentingan kekuasaan. Kebingungan publik akhirnya menjadi sumber-daya politik, dan kelahiran sosial media yang seharusnya bisa menjadi mesin demokratisasi malah menjadi aglomerasi kemelut sosial-politik.

Identitas Kultural & Relativisme Ethics

Identitas adalah gagasan tentang pengenalan sesuatu berdasarkan karakteristik esensial dari sesuatu itu sendiri. Sebagai gagasan, ia menghadirkan problem filsafat. Akan tetapi, kebutuhan atas perasaan belonging (bagian dari sesuatu) pada suatu kelompok, kebutuhan rasa memiliki konsep yang identik, kebutuhan atas persepsi yang sama untuk suatu sebutan berdasarkan nasionalisme, etnis, agama, kelas sosial, atau apa pun yang dapat menunjukan suatu kekhususan secara kultural, adalah dorongan yang amat kuat bagi komunitas-komunitas manusia untuk dikenali dalam identitas tertentu.

Secara deskriptif kita tahu ketika seseorang lahir sebagai ‘orang Jawa’, misalnya, maka seperangkat set identitas kultural langsung menempel padanya. Lebih spesifik, pengalaman kolektif sebagai orang Tegal, atau Madura serta Palembang atau Medan, menciptakan kenyamanan yang berasal dari konformitas sosial, dengan cara mengikuti resep kultural terutama atas etika dan moral yang menjadi bagian dari tradisi kultural kelompok yang bersangkutan.

Resep socio-moral ini menghadirkan kenyaman baik secara ethical maupun political. Ketika seseorang menyebutkan dirinya orang Tegal, atau Batak, atau Makassar, atau Papua, ada serangkaian referensi terhadap struktur moral dan ethics yang telah tersimpan sebagai resep dalam ingatan kolektif, yang tidak perlu dipikirkan lagi. Tidak semua orang adalah pemikir ethics dan social-philosopher. Tidak semua orang adalah budayawan atau antropolog. Sebagian besar orang tidak punya kapasitas dan waktu untuk memikirkan ulang gagasan-gagasan kritikal tentang wacana-wacana kemanusiaan, sehingga, resep socio-moral yang terpasang dalam tradisi kultural adalah short-cut, jalan pintas social heuristics sebagai pemandu prinsipil dalam menentukan baik-buruk, seolah-olah tidak membutuhkan pikiran lagi.

Sebagai respon, ketika seseorang menunjukan identitasnya sebagai bagian dari kelompok identitas tertentu, menunjukkan dirinya orang Tegal, atau Batak, atau Makassar, atau Papua, ini segera mengirimkan pesan politik dan kesan dari ingatan kolektif orang lain tentang segala aspek kemanusiaan yang disimpulkan dari imej kultur tersebut. Orang yang bukan Batak punya pemahaman terhadap orang Batak, atau Tegal, atau Makassar, atau Papua, sehingga suatu set pengetahuan ethics tentang dirinya telah diasumsikan, dan dengan demikian orang lain paham setelan perilaku yang sebaiknya dilakukan ketika berhadapan dengan dirinya.

Maka rasa aman dicapai orang dengan mangadopsi resep-resep etika yang tersimpan dalam imaji atas tradisi kultural ini. Ketika seseorang melakukan sesuatu dan pertanyaan diajukan padanya atas apa yang ia lakukan, ia tidak perlu repot-repot melakukan analisis ethics atau antropologis, ia cukup mengatakan bahwa, kegiatan yang ia lakukan adalah bagian dari kulturnya, maka ia segera memperoleh derajat pembenaran, dan—walaupun jawaban (atau apologi) tersebut adalah sesat pikir secara filsafat, tapi descriptive ethics melindungi perilaku tersebut dengan gagasan bahwa resep socio-moral seolah-olah membenarkan yang ia lakukan, selama itu sesuai dengan resep kode moral kultural ke mana ia bergabung menjadi anggota.

Maka selain sebagai cara untuk mengidentifikasi diri, identitas kultural juga adalah bank etika dan moral ke mana orang dapat meminjam dukungan politis untuk tindakan personal, dan aspek politis ini adalah argumen terkuat dalam politik identitas. Belakangan adalah penggunaan dan bahkan perebutan identitas kultural dan intrepertasi atas identitas kultural Islam. Karena penguasaan terhadap kebenaran atas identitas kultural, dalam hal ini Identitas kultural Islam, dianggap memberikan dukungan politik yang kuat berdasarkan kenyataan statistik Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika dalam Negara-Bangsa

Ketika founding fathers Indonesia akan mendirikan nation, ada sejumlah problem yang harus diatasi. Nation adalah sebuah konsep modern atas identitas untuk suatu komunitas manusia. Ia baru saja muncul pada awal abad 19, setelah feodalisme runtuh di dunia belahan Barat, bermunculan gerakan sosial menuju entitas politik, melalui revolusi Prancis, unifikasi Itali, dan sebagainya.

Nation State berdiri di atas suatu entitas kultural yang ada sebelumnya, yang berfungsi sebagai legitimasi atas kekuasaan geopolitik, dan kemudian harus memilih antara dua pilihan sifat kekuasaan: antara nasionalisme etnis dan nasionalisme kewarganegaraan.

Untuk menjadi sebuah nasionalisme etnis, Indonesia harus mempunyai ciri etnis yang spesifik, yang kemudian mendefinisikan identitas nasional, dengan satu bahasa, satu asal-muasal kenenek-moyangan, dan sebagainya. Ini tentunya tidak bisa dilakukan pada sebuah komunitas semajemuk nusantara. Maka pilihan satu-satunya adalah menjadi civic nationalism; nasionalisme kewarganegaraan, yang konsekuensinya adalah negara multirasial, bersih dari phobia etnis, kebebasan, toleransi, kesetaraan dan hak-hak individu. Artinya, warga dari sebuah nasionalisme kewarganegaraan berbasis pada rakyat yang terdiri dari warga-negara yang tiap-tiapnya memilik hak-hak individu yang bebas dan setara tanpa kecenderungan rasial/etnis atau kultural.

Tapi civic nationalism adalah sebuah bentuk ikatan kebangsaan yang dibuat dan dikonstruksi, dan dalam konstruksi ini diperlukan sebuah pemahaman dan kesadaran kolektif tentang sistem tata sosial, ethics dan moral yang modern. Pada saat pendirian Indonesia, tidak banyak manusia Indonesia yang paham, apalagi sadar, tentang kewarga-negaraan dan identitas nasional yang asing bagi manusia-manusia yang selama kehidupan kulturalnya hanya memiliki kesadaran kolektif tradisional yang cenderung primordial atau sektarian.

Solusi para founding father Indonesia adalah dengan memperkenalkan Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang adalah sebuah cara formal untuk mengelompokkan diversitas. Namun—sambil memaklumi urgensi pada saat itu—tidak menyediakan platform yang mampu melakukan cultural management, yang padahal adalah sebuah aspek paling penting untuk menyatukan keberagaman seperti Indonesia.

Manajemen kebudayaan dalam suatu diversitas seperti Indonesia seharusnya dapat melakukan recognition terhadap anggota-anggota budaya dalam tubuh bangsa. Dan pada saat itu, bahkan bagi negara-negara yang lebih advanced seperti di Skandinavia, adalah problem besar yang tak satu pun tahu cara mengatasinya. Padahal, persoalan diversitas mereka saat itu jauh lebih sederhana daripada Nusantara.

Contoh yang paling mudah adalah Norwegiaisasi Skandinavia (Fornorsking av samer) pada abad 18-19. Program ini dilakukan terhadap etnis Sami dan Kven yang tinggal di bagian utara. Kekerasan budaya dilakukan terhadap etnis-etnis minoritas ini, yang padahal lebih dulu menempati daerah itu, dengan melucuti aspek-aspek kultural mereka. Melarang bahasa, kepercayaan, agama, perilaku dan sebagainya. Dan baru pada tahun 1993, akhirnya hal ini sungguh-sungguh berakhir dengan diakuinya etnis-etnis ini sebagian bagian yang distinct, dan negara melakukan penyelamatan terhadap aspek-aspek kultural mereka yang hampir punah.

Problem semacam ini juga menjadi akar masalah yang berakhir sebagai tragedi-tragedi kemanusiaan di seluruh dunia; dari Nazi Jerman hingga pembantaian Rwanda tahun ’94. Dalam kedua kasus, kekuasaan justru memanfaatkan dan menajamkan perbedaan dan prasangka sebagai alat politik untuk kekuasaan.

Pembantaian Rwanda tahun ’94 dilakukan oleh ekstrimis mayoritas Hutu yang didukung oleh pemerintah mayoritas suku Hutu terhadap suku Tutsi, sebuah Genosida yang dalam 100 hari mengorbankan hingga 1 juta orang Tutsi. Prejudice antar-suku menajam sejak kolonial Belgia masuk dan memperkenalkan pelembagaan perbedaan etnis melalui penulisan kesukuan di KTP Rwanda, dan sejak saat itu, perbedaan dipolitisasi untuk kepentingan politik.

Setelah terjadi Genosida, rekonsiliasi di Rwanda dilakukan dengan membuat naratif bahwa, Hutu dan Tutsi bukan ras yang berbeda, dengan menggambarkan bagaimana kolonial Belgia yang murni menciptakan perbedaan tersebut. Walaupun dengan niat baik, tapi ini tidak benar-benar jujur karena sebetulnya distribusi genetika Hutu dan Tutsi cukup jauh hingga bisa disebut suku yang berbeda. Suku Hutu datang dari penyebaran pengguna bahasa Bantu di Afrika, sedangkan Tutsi tidak. Artinya, model rekonsilisasi dan reinterpertasi terhadap kultur Rwanda dibuat berdasarkan pendekatan di mana perbedaan seolah-olah tidak ada. Ini, paling tidak menurut saya, bukan sebuah pendekatan yang baik. Karena naratif tersebut bisa saja berubah suatu saat di masa depan, dan karena pendekatan yang menghapus kenyataan perbedaan ini tidak menghadirkan resolusi untuk mengatasi persoalan perbedaan tersebut, ia bisa saja kembali muncul lagi sebagai konflik yang baru.

Contoh-contoh di atas menggambarkan bagaimana diversitas adalah persoalan kebangsaan yang tidak mudah diatasi. Saat ini, negara-negara Skandinavia, juga negara-negara Eropa, kembali menghadapi persoalan konsekuensi globalisasi, khususnya tentang imigran Muslim yang membeludak akibat konflik Syria. Dan sekali lagi kita lihat kegagalan pendekatan model multikulturalisme. Kita lihat usaha merangkul kultur yang berbeda dalam satu society berakhir justru sebagai wadah bagi segala bentuk isu lain yang menumpang di atasnya; imigrasi, identitas, ketak-terwakilan politik, penurunan kelas pekerja, dan sebagainya.

Para pengusung multikulturalisme kemudian menunjuk pada rasisme dan bigotry sebagai masalah yang sebenarnya, bukan multikulturalisme itu sendiri, namun, hanya dengan menunjuk akar masalah bukan berarti menyelesaikannya. Memperkenalkan multikulturalisme menimbulkan ancaman eksistensi (existential threat) terhadap keberlangsungan identitas, yang kemudian justru mendesak kelompok-kelompok kultural untuk berpegang keras, dan bahkan menggali lebih jauh ke dalam akar kultural, untuk mencari apa yang dianggap fundamental bagi identitas kultural yang eksistensinya mereka rasakan sedang terancam akibat masuknya kultur-kultur baru. Fundamental kultural ini dianggap patokan yang akan terancam, dan orang-orang berbalik melindungi apa yang mereka anggap sebagai esensi kultural mereka, dan dengan demikian, fundamental dari kultur mereka seolah-olah terlindungi dari ‘serangan’ kultur baru.

Sejumlah kelompok manusia di negara-negara Barat merujuk pada latar belakang ras ke-Arya-an mereka sebagai sesuatu yang dianggap paling otentik untuk menginterpretasikan bangsa mereka, dan munculah kembali gerakan-gerakan seperti Neo-Nazi di Eropa, dan di Amerika, khususnya adalah apa yang dianggap sebagai ke-Kristenan yang fundamental, paling tidak, bagi banyak kaum Republik di daerah bible belt. Sesuatu yang diperhitungkan sebagai salah satu faktor utama kemenangan Donald Trump di pemilihan terakhir.

Britania Raya memanifestasikan multikulturalisme sebagai sekian derajat pemisahan sistem hukum yang bekerja paralel dan bersifat opsional, sebagai usaha rekognisi kultural kelompok Islam dalam politik. Hukum syariah dapat dipilih bagi mereka yang beragama Islam. Cara ini seolah bekerja, tapi ia tidak memperhitungkan pluralisme di dalam lingkaran kultur Islam sendiri. Bagi seseorang yang beridentitas Islam akan ada tekanan lingkungan (peer pressure) untuk memilih menggunakan hukum Syariah, sehingga apa yang seolah adalah pilihan itu bisa jadi bukan pilihan yang sebenarnya. Lalu, bahkan, dengan model political recognition seperti ini, dan bahkan pada saat London dipimpin oleh walikota Muslim, serangan teror Jihad tetap melanda London.

Artinya, model political recognition yang diterapkan Inggris tidak sepenuhnya memahami bahwa lingkaran kultur Islam itu sendiri bersifat pluralistik. Tidak ada satu posisi politik-kultural di dalamnya yang bisa dipilih sebagai perwakilan yang dapat diadopsi, akibatnya, perebutan identitas Islam di dalam lingkaran kultur Islam sendiri akhirnya terpromosikan menjadi persoalan Negara, Inggris yang sama sekali tidak siap dengan problem kultural ini tentu saja tidak punya pengalaman politik yang cukup untuk melakukan cultural management di situ.

Sementara itu, introduksi kultur Islam ke dalam Identitas kultural Inggris mendapat respon negatif yang cukup kuat. Kelompok-kelompok anti-Islam bangkit dan melawan dengan keras. Ormas seperti EDL (English Defence League) melancarkan demonstrasi-demonstrasi sementara politisi-politisi sayap kanan memanfaatkan untuk membawa existential threat ini sebagai alat politik. Konsekuensinya cukup menggoncang dunia barat, setelah beberapat saat yang lalu, isu imigran Muslim yang oleh Uni-Eropa dirangkul dengan kebijakan open border menjadi salah satu sebab kuat masyarakat Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit).

Situasi-situasi serupa terjadi di Jerman, yang mengarahkan agar komunitas Muslim hidup terpisah, menyebabkan komunitas Turki yang terdesak keluar dari mainstream. Perancis yang memilih kebijakan asimilatif mengalami ketegangan antara pemerintah dengan komunitas Afrika Utara. Artinya multikulturalisme sebagai konsep yang dengan buta menggabungkan masarakat dalam identitas-identitas kultural, dan ini justru menajamkan perbedaan antara identitas kultural tersebut dan justru mengenyampingkan kenyataan realitas plural di dalam suatu lingkaran kultural.

Kebhinekaan yang Lebih Riil  dari Jargon Bhinneka Tunggal Ika

Yang terjadi di Indonesia saat ini adalah satu contoh kuat kelemahan Bhinneka Tunggal Ika (BTI) sebagai alat multikulturalisme dari sudut pandang di atas. Bila dibicarakan, BTI selalu diwacanakan dalam sudut pandang ancaman disintegrasi, yang sebenarnya bukan hanya satu-satunya masalah kebangsaan yang seharusnya dibicarakan. Sebagaimana kegagalan multikulturalisme di negara-negara Barat, BTI juga tidak punya pengejawantahan yang tepat tentang bagaimana konsep itu dapat menjaga keragaman, karena BTI sendiri tidak punya solusi terhadap keragaman yang adalah kenyataan di dalam lingkaran kultur itu sendiri. BTI selalu digambarkan sebagai ‘perekat’ antara identitas-identitas kultural, tapi mengambil asumsi bahwa identitas identitas kultural yang direkatkannya itu seolah-olah sesuatu yang homogen; satu kepala, dan satu pikiran. Padahal, tidak.

Kasus identitas politik di Indonesia belakangan bukan saja tentang rasisme, bigortry dan penggunaan identitas Agama sebagai alat untuk power assertion dalam contentious politics, tapi juga perebutan identitas kultural ‘Islam’ itu sendiri. Kita lihat bagaimana identitas Islam diklaim oleh fragmen dalam kelompok kultural Islam yang menyatakan diri sebagai paling benar, dan sekaligus berusaha menjadi referensi utama tentang ‘Keislaman’, karena dengan melakukan itu , bukan saja kelompok ini akan mendapat justifikasi saat mengklaim ‘kebenaran’, melainkan juga merebut dan menggeser ideological center, atau pusat ideologi, dalam hirarki otoritas kebenaran di dalam lingkaran kultur Islam.

Kelompok Islam ‘baru’ yang cenderung radikal ini bisa dibaca sebagai political move dari suatu pengusung kapital di suatu tempat untuk mencapai tujuan tertentu, tapi, kita tidak akan membicarakan itu, karena hal itu bisa terjadi kapan saja oleh siapa saja, dan boleh dikatakan sesuatu yang natural bagi penyandang kapital ketika ingin memanfaatkan celah kultural demi keuntungan. Yang akan dibicarakan adalah bagaimana hal itu dimungkinkan oleh ketidak-terjamahan masalah internal dalam lingkaran kultur ini oleh suatu konsep multukultural seperti Bhinneka Tunggal Ika.

Jika kita mau jujur, perebutan ideological center dalam lingkaran kultural Islam ini bukan hanya terjadi belakangan ini, karena hal ini telah terlihat sejak pendirian negara dalam kasus Piagam Jakarta. Dan perebutan ini diredam sedemikian lama bukan karena kesaktian Pancasila atau kesuksesan BTI dalam cultural management, melainkan karena dua hal: 1) Kedewasaan para pemegang posisi authority dari dua organisasi masa Islam terbesar, yaitu Nahdatul Ulama dan Muhamadiyah yang secara sadar menjaga diri menghindari perebutan ideological center lingkaran kultural Islam, dan hanya konsentrasi pada politik representasi, serta; 2) Represi Soeharto.

Artinya, Pancasila dan BTI bergantung pada kesediaan dan kesadaran otoritas-otoritas lingkaran-lingkaran identitas kultural untuk menjaga diri dan menghindari politik kontensi atas perebutan otoritas kebenaran. Begitu apa yang disebut ‘Islam Politik’ masuk sebagai ‘pemain’ baru, dan mereka dengan diam-diam ‘merebut’ kantung-kantung kultural dari NU dan Muhammadiyah, lalu melakukan power assertion, seperti dalam kasus Ahok, untuk berusaha merebut ideological center dari identitas kultural ‘Islam’, maka Pancasila dan BTI tidak punya cara konkret untuk mencegahnya.

Pancasila dan BTI adalah sistem nilai normatif, dan selama ini mengandalkan wawasan kebangsaan dan kesadaran bernegara yang ditanamkan secara moral dan ethics, tapi tidak sebagai instrumen hukum yang mampu melakukan counter atas contentious politics. Dalam kasus-kasus pelanggaran aturan main BTI dan Pancasila dilanggar, maka counter yang dimainkan oleh pemerintah adalah berupa politcal move yang dalam bahasa Soeharto dikenal dengan kata ‘Gebuk’. Ini adalah gerak politik, dan bukan gerak hukum, karena Pancasila dan BTI memang belum demikian jauh dipikirkan untuk konflik internal lingkaran kultur yang kompleks, dalam bentuk solusi kebijakan yang kongkrit. Jokowi, presiden saat ini, akhirnya mundur pada posisi tersebut; menggunakan prinsip gerak politik sebagai counter, karena memang tidak ada landasan yang dapat digunakannya dengan tepat untuk mewujudkan Pancasila dan BTI sebagai kekuatan hukum, dan bukan kekuatan politik.

Pancasila dan BTI itu sendiri, karena adalah kerangka normatif, menyediakan ruang rentang yang plastis untuk mengakomodasi diversitas Indonesia. Maka ia tidak begitu efektif dalam memberikan garis batas yang tegas tentang mana yang ‘kelewatan’, dan mana yang ditolerir. Pita toleransi yang menjadi batasnya terbuat dari karet, dapat merentang dan mengerat, bergantung dari situasi politik dan kebijakan personal penguasa pada saatnya. Kenyataan ini mengakibatkan negosisasi dan renegosiasi yang terus-menerus, tapi juga kadang-kadang begitu longgarnya rentangan itu, hingga pembantaian 1 juta jiwa manusia pada tahun 65-66, apalagi kemudian hanya belasan, atau ribuan yang terjadi sepanjang sejarah Indonesia, bahkan secara nyata dianggap layak dan masih berada di dalam norma Pancasila, paling tidak dari banyak narasi pembenaran pembantaian-pembantaian itu yang dilakukan atas nama Pancasila.

Sejak cacat-cacat ini terekam dalam sejarah dan ingatan kolektif Bangsa Indonesia, Pancasila dan BTI secara nyata telah berhenti bahkan untuk hanya sebagai kekuatan normatif sekalipun. Tidak ada pembelaan yang dapat dilakukan terhadap kenyataan-kenyataan berdarah ini, dan tidak ada pula usaha negara untuk merehabilitasi kenyataan itu. Pancasila dan BTI akhirnya menjadi simbol-simbol seremonial yang hanya berfungsi sebagai ornamen-ornamen politik, karena maknanya tidak dirasakan oleh manusia Indonesia.

Orang Indonesia sudah cukup belajar bahwa simbol-simbol ideologi itu tidak berfungsi. Tidak ada rasa yang genuine, yang tulus, yang cukup kuat untuk menggerakan national pride atas Pancasila dan BTI sebagai kekuatan, sebagai panduan moral kebangsaan, dan terutama sebagai identitas. Berapapun keras teriakan apologetik bahwa penggunaan simbol Pancasila dan BTI dalam kasus Ahok serta aksi-aksi bunga dan lilin setelahnya adalah murni atas pride terhadap Pancasila dan BTI sebagai identitas negara, orang Indonesia harus jujur, bahwa bukan itu yang terjadi. Yang terjadi adalah, bahwa pride dan simbol kebhinekaan bukan lagi terletak pada Pancasila dan BTI, melainkan pada sosok Ahok, dan aksi-aksi bunga dan lilin itu bukan untuk Pancasila dan BTI, melainkan untuk Ahok. Ahok telah menjadi simbol yang dipilih oleh masyarakat, sebagai simbol lebih bekerja daripada Pancasila dan BTI yang sudah kehilangan trust dan rasa bangga. Karena satu hal yang sangat sederhana; simbol-simbol itu telah dirusak selama sejarah kekuasaan-kekuasaan sebelumnya, dan tidak lagi bekerja. Penggunaan simbol-simbol Pancasila dan BTI di dalam kasus Ahok, adalah seremonial; bukan sebaliknya.

Pemenjaraan Ahok yang langsung memicu reaksi spontan dari (hampir) seluruh Indonesia kemudian mengirim pesan pada masyarakat bahwa, simbol mereka yang baru ini pun kalah. Ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi penyelenggara pemerintahan saat ini, bahwa rehabilitasi terhadap simbol-simbol negara harus segera dilakukan, dengan melakukan langkah-langkah strategis dalam mengembalikan kharismanya, imaji tentangnya, dan kepercayaan atasnya. Namun langkah-langkah yang dilakukan pemerintahan Jokowi sebagai respon, ternyata tidak menunjukan kesadaran atas luka besar yang baru saja terjadi, serta kurangnya pemahaman atas kerusakan yang telah terjadi pada falsafah negara ini.

Respon dengan bahasa ‘gebuk’ yang dikeluarkan Jokowi dan kemudian langkah-langkah seperti program pembentukan UKPPIP (Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila) tak memberikan keyakinan yang cukup bahwa ada pemikiran yang serius yang telah dilakukan terhadap fundamental identitas nasional yang selama puluhan tahun telah didera luka dan cacat sejarah ini. Dengan meniru pendekatan ‘Pembinaan’ ala BP7 Soeharto, jelas terlihat bahwa tidak ada pemikir filsafat, akademisi, sociolog, antropolog, budayawan, sejarawan, dan negarawan yang tahu persoalan sebenarnya.

Mari kita buat sejarah menjadi lebih jelas: Kecenderungan atau kesan ‘stabilitas politik’ yang seolah-olah terjadi pada era Soeharto, bukan dicapai oleh penataran P4, melainkan oleh kekerasan, simbol kekerasan, sejarah kekerasan dan senjata-senjata yang berada di belakangnya. Orang-orang Indonesia dulu terdiam dan takut karena Petrus, karena rangkaian pembantaian, karena penghilangan paksa, dan sebagainya, yang akhirnya meledak setelah reformasi ’98.

Dengan melakukan ‘pembinaan’, pemerintah mengirimkan pesan yang menunjukkan bahwa negara masih melihat bahwa kerusakan dan berbagai insiden kebangsaan di Indonesia belakangan adalah kesalahan masyarakat, bukan negara. Lalu negara dianggap perlu ‘membina’ masyarakat dengan prinsip-prinsip Pancasila, yang pun pada dasarnya belum pernah dipikirkan untuk termanifestasi sebagai panduan kebangsaan yang lengkap dan tegas.


Verdi Adhanta, pengamat amatiran yang hobi audio visual.

, , , , , , , , , ,

Tinggalkan Komentarmu