13
Jan

Keterpisahan Politik dan Agama Sebagai Fondasi Bernegara

Mudheng dot com – Indonesia adalah negara hukum di mana kedaulatan tertingginya ada di tangan rakyat dan menjadi tugas konstitusional setiap periode pemerintahan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pendidikan yang berbasis nalar dan akal sehat, di mana menguasai sains dan teknologi menjadi pilihan yang tidak bisa ditawar.

Kita hidup dalam era Informasi dengan Internet sebagai arena bebas tanpa batas yang memang diciptakan untuk tujuan membebaskan manusia dari berbagai dogma dan pengetahuan palsu. Kita bisa mengakses semua jenis pengetahuan, mulai dari filsafat, psikologi, fisika, matematika, biologi, kimia, agama, politik, pendidikan, budaya, neurosains, retorika, sastra, dll.

Dengan Internet juga kita bisa mengakses berbagai perkembangan terkini dari semua bidang ilmu. Dari sinilah kewarasan bernegara bisa kita mulai dengan menciptakan masyarakat yang melek informasi, masyarakat yang tidak gampang termakan oleh isu dan hoax yang juga banyak beredar di Internet.

Tugas utama negara adalah menyediakan arenanya dengan menciptakan regulasi atau aturan main yang rasional, terbuka dan non-diskriminasi. Negara bertindak sebagai juri atau wasit yang senantiasa aktif mengawasi setiap tindakan dan perilaku rakyatnya dalam ruang-ruang publik, siapa pun yang melanggar ketentuan rasional yang dibuat oleh negara maka harus ditindak sesuai dengan aturan main yang berlaku, lagi-lagi unsur non-diskriminasi menjadi rujukan utama.

Isu yang paling sensitif sementara ini adalah soal-soal agama. Di sinilah mengapa negara menjadi perlu dipisahkan dari agama, karena agama sifatnya personal, sementara negara sifatnya publik. Urusan-urusan personal macam kepercayaan tidak bisa diatur, apalagi difasilitasi oleh negara. Itu menjadi hak paten dari setiap individu yang hidup dalam ruang negara dan itu di jamin oleh konstitusi. Dan negara jelas tidak punya akses dalam soal-soal pribadi sampai ada izin dari yang bersangkutan (personal). Begitupun sebaliknya urusan-urusan personal tidak bisa dibawa dalam ruang-ruang negara yang rasional dan terbuka.

Memisahkan secara tegas dua elemen fundamental dalam struktur masyarakat akan melahirkan negara yang waras, di mana masyarakatnya akan bertindak rasional dan penuh dengan tanggung jawab. Jika dua elemen ini bercampur maka yang hadir adalah kerusakan persepsi dari masyarakat, kebingungan yang akan melahirkan kekacauaan luar biasa, masyarakat akan tampil bising dan berisik oleh klaim demi klaim individu maupun golongan.

Saya kira argumen logisnya sangat sederhana, tapi apakah kita benar-benar mengerti konsekuensi dari dua elemen fundamental yang bercampur menjadi satu? Sejauh ini jika kita melihat Indonesia, justru kedua elemen tersebut menjadi satu dalam realitas keseharian. Ruang-ruang privat menjadi publik, sementara yang publik menjadi privat, sebuah fakta jungkir balik yang harus segera kita sadari.

Ketidakberdayaan personal seorang pemimpin akhirnya melahirkan sikap paradoks, atau anomali dalam setiap kebijakan yang diambil. Ada kegamangan serius. Pasalnya, jika seorang pemimpin bersikap terbuka dan rasional, maka dia harus berhadapan dengan kelompok yang secara politik bersikap sentimental lantaran alasan-alasan irasional, bahkan delusif. Namun karena desakan massa begitu banyak membuat seorang pemimpin yang hendak melakukan perubahan, terpaksa harus mengambil langkah-langkah kompromistis, kadang menabrak akal sehatnya sendiri.

Itulah realitas yang kita ciptakan bersama lewat aturan-aturan main yang mencampuradukkan rasionalitas dengan absurditas. Hasilnya menjadi kontradiktif, dan harus ada yang mengalah demi memberikan ruang kepada prinsip lain untuk tampil ke permukaan, dan satu hal lagi yang membuat anomali sekaligus paradoks, bahwa dalam demokrasi suara terbanyak malah mengakomodasi keabsurdan tersebut.

Katakanlah, jika kelompok Islam misalkan ingin mengganti UUD 45, tentu saja hal itu sangat memungkinkan karena alasan mayoritas tadi, tapi terkadang dalam praktek politik rumus baku dalam matematika tidak berlaku, di sinilah kita harus bersepakat dengan prinsip ketidakpastian, bahwa dalam ruang-ruang fundamental prinsip ini yang menjadi rule makers.

Saya tidak begitu terkejut ketika menyaksikan perilaku-perilaku tidak pasti dalam interaksi-interaksi politik yang dipraktikkan sekaligus menjadi realitas hidup di Republik Indonesia. Misalkan partai nasionalis bisa bekerja sama dengan partai berbasis agama. Satu sisi ada kesamaan prinsip, tapi di sisi lain justru saling bertolak belakang. Inilah letak ilusi demokrasi yang begitu nyata, dan masyarakat seolah tidak punya pilihan selain ikut bermain di atas irama sumbang yang dimainkan oleh para aktor politik.

Lalu bagaimana menciptakan kewarasan dalam bernegara? Sudah saya uraikan bahwa memisahkan agama dan negara menjadi harga yang tidak bisa ditawar, dari sinilah kita mendidik rakyat Indonesia untuk bisa bersikap terbuka dan bertanggungjawab, dan benar-benar memperhatikan mana hak dan mana kewajibannya dalam bernegara.


Archer Clear, pegiat media sosial dan pemerhati sosial politik. Tulisan lainnya dapat dibaca di laman Archer Clear the Universe 

Tag: , , , , , , , ,

There are no comments yet

Why not be the first

Tinggalkan Komentarmu

%d blogger menyukai ini: