Megawati, Fitnah Pelarangan Azan, dan Korban Politik Identitas

Mudheng dot com – Kalau menyebut nama Megawati maka tak dapat dilepaskan dari PDIP, begitu juga PDIP tampaknya sudah lekat dengan figur Megawati Soekarno Putri. Konon saat bergabung dengn PDI pada dekade terakhir era Soeharto, dan menjadi anggota DPR, sosoknya tak menonjol. Namanya mencuat saat peristiwa 27 Juli 1996, yang merupakan tonggak sejarah bagi karier politiknya.

Dengan seketika namanya melambung dan menjadi pujaan rakyat kecil. Tahun 1999 partai yang dipimpin Megawati memperoleh suara lebih dari 30 persen. Selain simbol dari tokoh yang dizalimi, ia juga ada di bawah bayang-bayang nama besar bapaknya, Soekarno.

Berita mengenai Megawati yang meminta pemerintah agar azan ditiadakan sebetulnya bukan ‘barang’ baru. Isu yang bernuansa SARA juga pernah menerpa Megawati menjelang Pemilu 1999, yaitu penolakan sebagian besar umat Islam terhadap pemimpin perempuan, atau perempuan sebagai presiden.

Sampai sekarang isu kepemimpinan perempuan masih menjadi perdebatan. Uniknya, perdebatan yang seharusnya berada di ranah agama tersebut, juga berimbas pada praktik politik. Bahkan, di Indonesia ini agama adalah komoditas politik yang sangat penting. Banyak kemudian kelompok, organisasi, atau tokoh agama mengeluarkan fatwa, resolusi, atau semacamnya yang menolak presiden perempuan.

Semenjak Orde Baru tumbang, dan Indonesia memasuki era demokrasi serta keterbukaan, permainan politik identitas semakin gencar. Isu SARA dan intoleransi mengemuka di ruang publik tanpa tedeng aling. Bahkan mendapatkan momennya dalam pelaksanaan pilkada serentak. Tak ayal media sosial turut digunakan untuk menyebarkan berita palsu atau hoax.

Lagi-lagi Megawati diterpa isu tak sedap. Seseorang yang berprofesi sebagai guru ditangkap polisi akibat menyebarkan fitnah yang seolah-olah Megawati meminta azan disetop karena berisik dan mengganggu telinga masyarakat. Kontan PDIP berteriak berita hoax tersebut mengandung unsur politis. Bahwa ada pihak-pihak yang sengaja ingin membuat citra Mega rusak dan menjadi jelek.

Namun apakah berhenti sampai di situ saja? Tentu kita bertanya-tanya mengapa sekarang siapa pun yang mengunggah sesuatu di media sosial tiba-tiba menjadi politis? Apakah ini pertanda masyarakat sudah melek politik dan aktif berpolitik, atau karena polarisasi di masyarakat semakin kental?

Rumus sederhana jika masyarakat semakin terpolarisasi maka akan muncul kubu-kubu dan keberpihakan. Masing-masing pihak saling berkompetisi dan menggunakan segala cara untuk menaikkan posisi dan daya tawar. Ironisnya, cara yang dianggap sangat ampuh adalah menegasikan pihak lain dengan melabel atau menstigma, atau bahkan sampai melakukan persekusi. Praktik politik yang menebar prasangka, tipu daya, dan hasutan sekonyong-konyong kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Dari kontroversi presiden perempuan sampai fitnah pelarangan azan, Ketua Umum PDIP itu tampaknya selalu tegar, dan beberapa waktu lalu sempat menyebut pihak-pihak yang menggunakan hoax untuk menjatuhkan lawan politik sebagai pengecut. Entah apakah Megawati menyadari atau tidak bahwa, pelaku penyebaran berita hoax bisa ditangkap, tapi–andaikan memang politis–dalang sesungguhnya kerap bersembunyi di balik anonimitas.


K. El-Kazhiempenulis kelas ‘siapa elu’, penerima jasa sunting naskah, dan soliter.

, , , , , , , , ,

Tinggalkan Komentarmu