Membantah Pernyataan Panglima TNI; Socmed Sebagai Penjajah Gaya Baru

Mudheng dot com – Panglima TNI menyebut media sosial sebagai ‘penjajah gaya baru’. Namun, ia menambahkan, mayoritas penggunanya justru tidak merasa dijajah bahkan banyak yang menokohkan sebagai pahlawan. Hal itu dikatakan Gatot Nurmantyo di sela-sela orasi ilmiah kepada ribuan mahasiswa UMMI, Ormas FKPPI, Pemuda Pancasila, Pemuda Muhamadiyah, GP Ansor, Angkatan Muda Siliwangi, di Gedung Anton Soejarwo Lemdikpol Setukpa Kepolisian Indonesia, Selasa (13/6).

Mengapa Media Sosial Dianggap Gatot Sebagai Penjajah?

Menurut Gatot, saat ini pengguna media sosial tidak merasa dijajah aplikasi ini bahkan rela mengeluarkan uang untuk penjajahnya seperi membeli kuota internet. Selain itu, rata-rata pengguna media sosial menghabiskan waktu selama 18 jam di dunia maya.

Tak hanya itu, Gatot menjelaskan, “penjajahan gaya baru” ini ternyata sudah masuk hingga ke keluarga sehingga komunikasi antarkeluarga hanya dilakukan melalui dunia maya tanpa bertatap muka langsung.

Ironisnya, walaupun pengguna media sosial tengah dijajah, mereka malah menokohkan dan menjadikannya pahlawan karena tidak bisa lepas pengaruhnya, kata Gatot.

Keberadaan media sosial juga bisa “membuat goncangan terhadap sosial ekonomi” dan itu disbeutnya sudah banyak terjadi, selain bisa memengaruhi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

“Dengan media sosial, banyak kasus yang diolah bahkan asing pun ikut campur, seperti salah satunya kasus penistaan agama,” katanya.

Kekeliruan Logika Berpikir Panglima TNI

Tentu saja pernyataan Gatot suatu kesesatan berpikir (Logical Fallacy). Mari kita kembali pada tahun 2014 yang menjadi titik balik pemanfaatan internet, dari yang semula lebih banyak dipakai untuk hiburan dan bisnis hingga menjadi salah satu alat perjuangan politik. Teknologi informasi telah menemukan jati dirinya sebagai kawan seiring dalam mewujudkan transparansi dan menjaga demokrasi.

Sebagian toa atau pelantang suara para pengunjuk rasa, pada tahun 2014, telah diganti dengan teks dan visual yang dikampanyekan di media sosial. Awalnya, banyak orang menyangsikan media sosial mampu mendorong perubahan sosial Indonesia. Namun, prediksi tersebut ternyata meleset.

Akan tetapi, mari kita menggunakan logika Gatot bahwa media sosial itu penjajah gaya baru. Orang-orang berkuasa dulu bisa menyiksa dan mempersekusi orang lain tanpa ketahuan. Kalau sekarang mau melakukan yang sama, bisa di-posting di medsos dan semua orang jadi tahu. Kurang ajar memang medsos itu! Merebut hak untuk menyiksa orang lain tanpa ketahuan. Mengurangi kemampuan penguasa untuk mengekspresikan kekuasaan-tanpa-konsekuensi. Medsos harus diberantas? Ke mana Hak Asasi Manusia untuk berbicara ketika senjata-senjata militer digunakan untuk mencabut mencabik usus, membocorkan darah dari leher, dan membolong-bolongi tubuh mereka yang protes tanahnya direbut, dikuasai, dan dirampas?

Sindrom Status Quo Penguasa dengan Pembungkaman Suara

Belakangan timbul gejala alergi kebebasan berbicara dari penguasa. Ketika Orde Baru tumbang, dan kini berada di era reformasi, justru praktik-praktik Orde Baru masih menggurita negeri ini. Taring-taring otoritarian mulai kembali bermunculan. Misalnya, ketika Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) direvisi, justru menghasilkan pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers dan berekspresi. Sejumlah pasal yang diduga bermasalah masih bercokol. Salah satunya pasal pencemaran nama baik.

Revisi UU ITE hanya mengurangi hukuman pada pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang pencemaran nama baik dari enam tahun menjadi empat tahun penjara. Dengan besaran hukuman tersebut, terlapor (yang dilaporkan) tidak bisa langsung ditahan oleh penyidik kepolisian. Hal ini sesuai dengan Kitab Acara Hukum Pidana bahwa penyidik bisa menahan terlapor yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Tapi (revisi) tidak menyelesaikan masalah karena akarnya masih ada, yaitu masih bercokolnya pasal pencemaran nama baik pada UU ITE versi revisi. Pasal ini berpotensi membungkam kebebasan pers dan berekspresi publik, walaupun hukumannya lebih ringan menjadi 4 tahun sehingga tidak bisa ditahan kepolisian.

Dalam perjalanan penerapan UU yang lahir pada 2008 itu, terbukti pasal pencemaran nama baik sering disalahgunakan pemegang kekuasaan atau pemilik modal. Pasal ini hanya akan menjerat orang-orang lemah seperti Prita Mulyasari (2009) yang mengkritisi kebijakan sebuah rumah sakit. Tujuh puluh persen pelapor pencemaran nama baik adalah pejabat publik. Yang dilaporkan adalah masyarakat yang kritis terhadap kebijakan.

Negara-Negara ASEAN Masih Buta Hak Asasi Manusia

Aktivis muda di seluruh dunia saat ini memanfaatkan media sosial untuk memobilisasi dan membuka ruang sipil, juga untuk mengambil kembali kebebasan mereka. Demikian disampaikan Senior Director Global Operations Amnesty International, Minar Pimple, 10 Mei 2017 lalu.

Di kawasan ASEAN terdapat 630 juta penduduk di mana setengahnya berusia 30 tahun. Sekitar 90 persen penduduk berusia 15-24 tahun dikategorikan sebagai “digital natives” (memiliki pengalaman daring dan menggunakan internet selama lima tahun).

“Bagi aktivis muda, media sosial bisa digunakan sebagai sarana kampanye hak asasi manusia,” kata Pimple dalam opininya yang dimuat di situs World Economic Forum on ASEAN 2017.

Akan tetapi, para aktivis muda menghadapi tantangan berbahaya media sosial seperti sensor, intimidasi, pelecehan dan serangan. “Mengerikan membayangkan ruang digital-yang memiliki banyak peluang untuk berkomunikasi dan berkolaborasi-bisa menjadi ruang di mana represi dan intoleransi berkembang. Bagi beberapa pemerintahan di ASEAN, media sosial dianggap sebagai ruang yang bisa mengancam kendali pemerintah atas informasi,” lanjut Pimple.

Indonesia kini sedang menghadapi tantangan berita hoax yang menyebar di media sosial. Bahkan beberapa kali Menkominfo memblokir sana-sini. Mungkin pemerintah merasa kelelahan sehingga mengambil jalan pintas. Namun di situlah letak betapa konservatifnya pemerintah Indonesia, dan ternyata lebih sumbu pendek dari Amerika Serikat yang saat ini dikuasai kubu konservatif. Coba lihat di Amerika sana lebih parah berita hoax-nya. Tapi tidak serta-merta memblokir media sosial dan situs. Jangankan media penyebar hoax, media seperti Wikileaks yang saban hari membocorkan rahasia pemerintah Amerika dan negara lain, tidak ada blok atau pembredalan. Karena kebebasan berbicara, berpendapat, dan berekspresi adalah hak mendasar dalam kerangka Hak Asasi Manusia.

Tentu menjadi suatu kemunduran bila elite-elite politik dan militer di negeri ini menutup media sosial. Seharusnya dikembalikan kepada masing-masing individu saja. Bukankah mereka sering gembar-gembor rakyat sudah cerdas? Toh, di media sosial sudah ada fasilitas blok dan report juga kan. Kalau tidak suka tinggal blok dan laporkan. Jangan heran bila rakyat sipil ada yang melakukan persekusi, ternyata dicontohkan oleh negara juga. Namanya persekusi itu bisa dilakukan rakyat maupun negara, tapi bila negara yang melakukannya justru dengan taktik lebih jahat nan licik.


K. El-Kazhiem, penulis kelas ‘siapa elu’, penerima jasa sunting naskah, dan soliter.

, , , , , , ,

Tinggalkan Komentarmu