Mencopot Fahri Hamzah dari DPR, Sekarang atau Nanti?

Mudheng dot com – Siapa tak kenal Fahri Hamzah? Wakil Ketua DPR itu kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial yang memicu perdebatan publik. Kontroversi demi kontroversi yang dibuat Fahri, akhirnya mendorong Partai Keadilan Sejahtera memecatnya.

Posisi Fahri Hamzah sebagai pimpinan sidang sebenarnya patut dipertanyakan. Melihat Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang berbunyi “DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.” Maka menarik untuk melihat status Fahri Hamzah yang telah dipecat oleh Partai Keadilan Sejahtera.

Hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Nomor 463/SKEP/DPPPKS/1437 tertanggal 1 April 2016 yang diterbitkan DPP Partai Keadilan Sejahtera terkait pemberhentian Fahri dari semua jenjang keanggotaan partai menindaklanjuti putusan Majelis Tahkim atau mahkamah partai tersebut pada 11 Maret 2016.

Fahri dianggap melanggar sejumlah disiplin dan aturan organisasi Partai terkait sikapnya terhadap usulan 7 mega proyek DPR RI, kenaikan tunjangan gaji pimpinan dan anggota DPR, revisi UU KPK. Ia juga dinilai kerap memberikan pernyataan kontroversial dan kontraproduktif yang tidak sejalan dengan arahan Partai.

Namun Fahri mempertanyakan legalitas Majelis Tahkim dan menggugat keputusan DPP PKS untuk memberhentikannya ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Namun, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memenangkan sebagian gugatan Fahri Hamzah terhadap DPP PKS. Karenanya, Fahri Hamzah berpendapat dirinya tak dapat diganti dari kepemimpinan DPR sebab belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht).

Kini Fahri masih menjabat Wakil Ketua DPR. Namun polemik soal keabsahan status Fahri belum berhenti dipersoalkan PKS. Terakhir, anggota fraksi PKS walk out dalam rapat paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.

Fahri tak berubah. Di tengah statusnya yang masih abu-abu, ia masih menjadi sosok yang paling giat mewacanakan pembubaran KPK.

Politisi asal Utan, Sumba, Nusa Tenggara Barat itu juga mendukung pembentukan Panitia Khusus Hak Angket untuk lembaga antirasuah. Ia juga pernah menuding Ketua KPK Agus Rahardjo melakukan konspirasi terkait kasus mega korupsi proyek e-KTP.

Dari segi hukum tata negara, pakar hukum Refly Harun mengatakan PKS masih memiliki hak untuk mencopot Fahri dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPR. Refly membandingkan dengan Setya Novanto yang dengan mudah menjabat kembali sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin beberapa waktu lalu.

Kasus Setya itu, kata Refly, bisa terjadi karena jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPR sepenuhnya ditentukan oleh partai. Dalam kasus Fahri dan Setya, jabatan itu ditentukan oleh keputusan PKS dan Partai Golkar. “Ini mestinya jadi hak PKS untuk mengganti. Tidak ada masalah pun, jabatan itu bisa sewaktu-waktu diganti kok,” kata Refly.

Adapun soal kemampuan Fahri mempertahankan jabatannya hingga detik ini, Refly menduga hal itu lebih disebabkan oleh faktor politik. Refly menyebut Fahri mampu bertahan lantaran sejumlah pimpinan DPR kompak mempertahankannya sebagai Wakil Ketua DPR.

“Harusnya (partai) tidak boleh dihalangi. Tapi ini jadi salah kaprah karena pimpinan DPR seperti kolaborasi mempertahankan Fahri,” ujarnya.

Tampaknya memang susah mencopot Fahri dari DPR. Presiden PKS Sohibul Iman masih melobi kepada Golkar dan PDI-P untuk melakukan kocok ulang pimpinan DPR. Ia meminta agar fraksi lain menghormati hak Fraksi PKS bahwa wakil ketua DPR itu hak PKS.

Harusnya Fahri sadar bahwa dirinya sudah tak layak menjadi anggota DPR RI, apalagi menjabat sebagai Wakil Ketua. Secara tidak langsung kewibawaan lembaga DPR tercoreng atas sikap Fahri selama ini. Jika memang PKS dan fraksi lain tak dapat mencopot Fahri Hamzah saat ini, toh kemungkinan ia tidak akan ‘bercokol’ di Senayan lagi pada pemilu 2019. Setelah dipecat dari PKS, ke partai mana Fahri akan berlabuh? Karena tidak berpartai maka ia tak dapat dipilih kembali, kecuali Fahri bergabung ke partai sahabat karibnya di DPR, Fadli Zon, atau mendaftar caleg di partai lain. Namun hal tersebut belum dapat dipastikan.

Jadi, buat orang-orang yang sudah ‘muak’ melihat sosok Fahri Hamzah di DPR, harap bersabar. Tahun depan sudah 2019 kok.


Dirangkum dari pelbagai sumber yang telah ditautkan dalam artikel.

, , , , , ,

Tinggalkan Komentarmu