Mobilisasi Isu SARA dan Vonis Ahok 2 Tahun Penjara

Mudheng dot com – Sudah terbaca dari awal bahwa Ahok akan menjadi tumbal. Semakin pupus harapan bagi negara ini untuk maju. Indonesia dikuasai dan dikontrol orang-orang bigot. Sejatinya Ahok merupakan tes yang nyata untuk demokrasi, pluralisme, dan sekularisme di negeri ini. Ternyata Indonesia masih belum lulus, dan memang tidak mau lulus. Ditambah lagi dengan ancaman chaos yang diserukan oleh ormas-ormas intoleran dan tokoh-tokoh bigot nasional.

Ini adalah penentuan. Negara memenjarakan Ahok berarti negara ini sudah pupus harapan. Sudah tidak fungsi lagi jargon-jargon revolusi mental. Lebih baik kasih jalan tol saja sekalian buat mendirikan khilafah di negara ini. Biar negara lain belajar bagaimana primordialisme itu meruntuhkan negara ini. Karena ternyata ormas-ormas intoleran, rasis, penyebar kebencian dibiarkan berkeliaran.

Indonesia termasuk ke dalam negara-negara yang masih memberlakukan pasal penodaan/penistaan agama yang mana hukum tersebut sudah usang. Argumentasi bahwa penodaan agama itu harus dihukum adalah sejelas-jelasnya pandangan Fasis yang tidak lagi sesuai dengan dinamika zaman, adalah fakta bahwa mereka yang berbicara seperti itu sama sekali tidak memahami dialektika, tidak lebih dari orang-orang fanatik dan masih terjebak pada dogma subyektifitas dalam agama.

Urgensi Pencabutan UU Penodaaan Agama

Istilah “Penodaan Agama” pun sebenarnya lemah, bias dan tidak jelas. Jika kristen jelas menganggap bahwa Muhammad bukan nabi apakah itu dianggap penodaan? pun begitu sebaliknya, jika muslim menganggap bahwa isa almasih bukan Tuhan apakah itu dianggap penodaan?

Di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa semua agama adalah saling menodai masing-masing agama yang lain. Yahudi menodai ajaran pagan mesir kuno, Kristen menodai Yahudi, Islam menodai Kristen, Hindu menodai agama Weda, Ahmadiyah menodai Islam, Kerajaan Tuhan Eden menodai Islam dan Kristen, sedangkan Ateisme menodai seluruh agama dan seterusnya. Apakah ini yang disebut sebagai penodaan? jika iya, begitu lemahnya justifikasi hukum penodaan agama hingga bisa dijadikan sebuah instrumen hukum positif.

Kemunafikan negara ini ditambah lagi ketika isu SARA dimainkan dalam kampanye politik untuk menjatuhkan Ahok. Walhasil, sistem hukum di Indonesia adalah gabungan antara politik identitas, mayoritas vs minoritas, dan bigotry

– Pelaporan dugaan penistaan.
– Gelar aksi.
– Bikin rusuh, gaduh, goreng isu, intimidasi, fitnah.
– Menggugat dengan isi gugatan yang berbeda dari pelaporan.
– Gelar aksi.
– Ancam sana-sini akan dihabisi.
– Gelar aksi untuk intimidasi pengadilan.
– Vonis hukum bersalah.

Keadilan apa ini? Keadilan berbasis gelar aksi? Di sisi lain ke manakah tindakan pemerintah untuk menangani ormas-ormas intoleran seperti FPI, FUI, GNPF MUI, dll, yang seenaknya mengancam kekacauan akan terjadi di Indonesia, yang seenaknya berteriak “Cina”, “Kafir”, dan isu SARA lainnya, yang seenaknya mengancam bunuh kepada orang-orang yang berbeda dengan mereka. Polisi sama sekali bungkam terhadap mereka.

Dan orang-orang bigot itu akan semakin petantang-petengteng menguasai jalanan berteriak, “Tuh lihat jadinya kalau menodai agama, akan seperti Ahok.” sementara mereka dengan bebasnya menyuarakan kebencian, rasisme, dan juga menistakan agama serta keyakinan orang lain yang berbeda. Mereka semakin pongah karena negara telah takluk. Inilah sekali lagi bukti kebobrokan negara ini. Indonesia benar-benar menjadi negara gagal demokrasi, toleransi, dan penegakan hak asasi manusia.

Isu SARA Masih Laku Sebagai Dagangan Politik

Penyebab kekalahan telak Ahok: Peran SBY, PPP, PKB, dan mobilisasi akar rumput. Hasil Pilkada DKI 2017 sangat menarik untuk dianalisis. Selisih suara yang mencapai sekitar 16% antara Anies dan Ahok adalah sesuatu yang luar biasa mengejutkan. Pertanyaannya: kenapa bisa begitu?

Pertanyaan ini diajukan karena semua indikator yang ada sebelum hari pencoblosan menunjukkan seharusnya Anies tidak menang setelak itu.

Coba kita lihat satu per satu faktanya.

Baik dalam putaran pertama dan kedua Ahok mencapai sekitar 42% suara. Anies di putaran pertama hanya memperoleh 40% suara dan di putaran kedua mencapai 58% suara. Artinya, suara Ahok tetap, sementara suara Anies naik 18%.

Dari mana Anies mendapat tambahan suara sedemikian besar? Jawabannya sederhana: dari suara yang di putaran pertama diberikan kepada Agus Yudhoyono. Artinya lagi seluruh suara Agus pindah ke Anies.

Kita tahu ada tiga partai yang mendukung Agus: Demokrat, PPP dan PKB. Nah, ketiga partai inilah yang menentukan kemenangan Anies.

Ini mencengangkan karena setidaknya dua hal;

Pertama, dua partai politik yang mendukung Agus di putaran kedua, secara terbuka menyatakan mendukung Ahok: Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan bangsa.

Kedua, sampai seminggu sebelum hari pencoblosan, semua lembaga survey yang dapat dipercaya memperkirakan persaingan yang ketat antara Ahok dan Anies. Hampir semua lembaga survei menunjukkan selisih suara kedua kubu maksimal 1-3 persen.

Jadi, bagaimana kita bisa menjelaskan hasil akhir yang mengejutkan ini?

Saya rasa ada beberapa jawaban.

1. Saya menduga mantan Presiden SBY secara tegas menginstruksikan semua pendukung Agus di Partai Demokrat berpindah ke Anies.

Saya duga SBY melakukan ini karena dia tidak memperoleh janji perlindungan yang ia harapkan bisa ia peroleh dari Jokowi.

Ingat, segera sesudah putaran pertama Pilkada berakhir, SBY sempat menemui Jokowi?

Di akhir pertemuan itu tidak diperoleh kata kesepakatan apa-apa. Padahal, sangat jelas SBY sangat membutuhkan proteksi dari Jokowi dalam kasus seperti Antasari Azhar dan Hambalang. Karena ketiadaan komitmen Jokowi ini, SBY tampaknya ngambek dan meminta dukungan diarahkan ke Anies.

2. Pendukung PPP dan PKB pindah ke Anies. Menurut data exit poll Kompas, hampir 90% pendukung PPP memilih Anies, sementara 71% suara pendukung PKB lari ke Anies. Ini artinya dukungan kedua partai tersebut pada Ahok hanya berhenti di bibir para pimpinan partai di Jakarta, tapi tidak diikuti di akar rumput.

Sangat mungkin jajaran pengurus di tingkat menengah mengabaikan instruksi pimpinan atau memang elit partai itu sendiri sebenarnya tidak sungguh-sungguh mendukung Ahok.

Saya percaya aliran dana dari kubu Anies jauh lebih kencang daripada kubu Ahok yang memang terkenal pelit (atau hemat).

3. Karena itu, kita layak curiga tentang terbongkarnya timbunan sembako di kantor PPP satu hari menjelang hari pencoblosan. Pertanyaannya, kalau ternyata PPP memang mendukung Anies, buat siapa sebenarnya sembako itu ditujukan? Atau lebih jauh lagi kita bisa berspekulasi, apakah terbongkarnya timbunan tersebut adalah peristiwa yang disengaja untuk menjatuhkan imej Ahok atau memang alamiah terjadi?

4. Terakhir, saya percaya bahwa pembelokan arah untuk total mendukung Anies dilakukan secara intensif di saat-saat terakhir. Dalam satu minggu terakhir ada mobilisasi intensif di akar rumput yang tidak terdeteksi oleh kubu Ahok. Saya percaya ini menggunakan gelontoran dana raksasa. Ini berlangsung bersamaan dengan meningkatnya intensitas acara-acara seperti shalat subuh bersama, shalat tahajjud bersama, khotbah-khotbah Jumat dan terakhir, tamasya Al Maidah.

Jadi kemenangan Anies atas Ahok tentu terkait dengan menguatnya kelompok-kelompok Islam, namun ini juga terkait dengan strategi lihai yang melibatkan uang, mobilisasi dan pengkhianatan.


K. El-Kazhiem, penulis, editor, dan soliter. Gemar mengisi blog pribadi di https://kupretist.wordpress.com/

, , , , , ,

Tinggalkan Komentarmu