Nilai-Nilai Keluarga Neo-Liberal dan Kriminalisasi LGBT

Mudheng dot com – ‘Nilai-nilai keluarga’ boleh jadi terdengar sebagai frasa usang yang kerap diulang-ulang. Namun Melinda Cooper dalam ceramahnya di sebuah lokakarya seputar bukunya Family Values, between Neo-Liberalism and Social Conservative, menjelaskan bagaimana nilai-nilai keluarga (yang normatif) akhirnya menjadi sentral dalam ekonomi neo-liberal yang non-normatif.

Membaca karya Cooper dalam konteks keindonesiaan tampaknya dapat dijelaskan mengapa perubahan-perubahan kultural terjadi secara massal oleh rezim Orde Baru pasca-genosida ’65 [Baca pula artikel Merayakan Genosida]. Ada keterkaitan antara perebutan sumber daya strategis dan ekspansi narasi konservatif Amerika Serikat; apakah Amerika membiarkan dan bahkan menginstigasi pembantaian massal di Indonesia di tahun 1965 hanya untuk Freeport? Lalu, kalau demikian, apa hubungannya dengan genosida politik di Indonesia? Apa hubungannya dengan penghancuran Gerwani dan pembuatan format ulang perempuan Indonesia menjadi model Dharma Wanita?

Semua hal ini, baru bisa ditarik benang merahnya melalui analisis Cooper yang cermat. Sebelumnya sulit untuk segera menarik hubungan antara neo-liberal yang non-normatif dengan ekspansi konservatif yang hiper-normatif. Sebab neo-liberal pada dasarnya tak peduli dengan persoalan moral yang hadir di ruang privat (seperti nilai-nilai dalam keluarga). Namun di era Orde Baru, ketika narasi konservatif Amerika Serikat diimpor ke Indonesia, bersamaan dengan perubahan kultural besar-besaran pasca-genosida ’65, program neo-liberal sengaja mundur dua langkah ke belakang, menggunakan nilai-nilai moral konservatif/reaksioner untuk menjustifikasi ekonomi keluarga.

Bahasan Cooper sangat dalam dan mendasar, dan memberi kita semua kesempatan untuk mempertanyakan ulang asumsi-asumsi kita atas nilai-nilai keluarga yang hampir sudah taken for granted seolah-olah alamiah. Karya Cooper akan berguna buat banyak orang, karena kita bisa melihat bagaimana mungkin imajinasi, asumsi, dan bayangan moral yang dipunyai orang terhadap institusi keluarga, ternyata adalah sebuah bagian dari bangunan pikiran yang fundamental bagi neo-liberalisme. Dengan pasal-pasal moral tentang ‘keluarga’, sistem ekonomi neo-liberal merancang agar beban manajemen kesejahteraan berpindah dari beban negara, menjadi beban keluarga. Artinya, apa yang tadinya tugas negara, berpindah jadi tugas keluarga.

Kalau ada sepasang manusia yang hidup sendiri-sendiri, maka jumlah manusia yang harus dipikirkan kesejahteraanya ada 2 orang. Kalau 2 orang itu masuk dalam ikatan keluarga, maka tugas negara jadi hanya 1, yaitu 1 orang kepala keluarga (ayah/suami). Istri/ibu, anak dan keluarga dekat lainnya kemudian jadi tanggung jawab si kepala keluarga, alias ayah/suami. Kalau ada sepasang manusia yang tak mau berkeluarga, maka negara akan memaksanya (dengan cara apa pun itu) menjadi 1 keluarga.

Licik bukan? Tapi inilah rumusan utama ekonomi neo-liberal yang dikembangkan dari mazhab Austria dengan pemikirnya seperti Friederich Hayek dan Gary Becker, sebagai respon dari gerakan hak asasi manusia di Amerika Serikat tahun ‘60-an.

Gerakan hak asasi manusia pada saat itu menuntut agar sistem upah keluarga (family wage) model Fordisme (fordist family wage) yang merugikan perempuan dan minoritas, dikembangkan menjadi sistem kesejahteraan di mana negara bertanggungjawab terhadap kesejahteraan setiap orang, berupa Universal Basic Income/welfare state. Jadi setiap warga negara dihitung 1 orang, bukan dikelompokan menjadi 1 Kepala Keluarga (KK) dengan struktur Ayah-Ibu-anak, di mana fungsi perempuan yang mengurusi urusan domestik dianggap kewajiban tanpa dibayar, dan untuk kesejahteraanya ditanggung si suami.

Merespon desakan para aktivis hak asasi manusia tersebut, para neo-liberal malah menggandeng kaum reaksioner (neo-konservatif) dengan memundurkan sistem ekonomi dua langkah ke belakang, yaitu pada era poor law zaman Ratu Elizabeth, yang terus hidup dan pernah menjadi kegemilangan era gilded age kapitalisme Amerika Serikat dahulu. Makanya dalam ekonomi neo-liberal, kepala keluarga harus laki-laki, dan perempuan harus mengikuti laki-laki. Bukan hanya sampai di sini, urusan gender dan orientasi seksual pun juga kena imbasnya.

Lebih luas lagi, analisis Cooper juga menjelaskan fenomena-fenomena yang lain; seperti maraknya politik identitas di Indonesia dan di seluruh dunia saat ini, pecahnya gerakan-gerakan golongan kiri, dan saling tuding (paling tidak di level intelektualnya) yang kontra-produktif antara dua genre gerakan kiri: yang mengadvokasi keadilan sosial (buruh, upah, dsb), dan yang mengadvokasi keadilan individu (gender, LGBT, dsb).

Sebagaimana kita tahu, penolakan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) sampai pada tahap kriminalisasi negara atas mereka, dan mengemuka dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di DPR. Sebelum revisi, KUHP telah mengatur soal pencabulan sesama jenis terhadap anak di bawah umur yang dikategorikan sebagai tindak pidana, dan kini akan diperluas mencakup juga pencabulan yang dilakukan antara orang dewasa sesama jenis. Lantas mengapa LGBT diperlakukan sedemikian rupa di negeri ini? Dari konsep nilai-nilai keluarga neo-liberal jelas sekali bertentangan. Sementara hak asasi manusia semakin rendah nilainya.

Cooper merujuk pada kesalahan mengkarakterisasikan neo-liberalisme. Menurut Cooper, aktivis kiri malah mengadvokasi untuk kembali pada sistem upah keluarga Fordist (perusahaan menjamin upah buruh, dalam bingkai keluarga), yang artinya—apabila tercapai—hanya akan mengembalikan situasi pada sistem upah keluarga Fordist tahun ’40-an, yang jauh dari welfare state.

Karena Fordisme memandang keluarga sebagai unit ekonomi, maka ekonomi bergantung pada suatu bentuk ‘keluarga ideal’, yang normatif dan patriarkat, dan menyingkirkan hak-hak perempuan, LGBT, kulit hitam, imigran, dll., dari ikut serta dalam sistem kesejahteraan. Dengan sendirinya, normatifitas ‘keluarga’ yang ideal, termasuk sikap anti LGBT dan anti kemandirian perempuan akhirnya mengalami kebangkitan baru dalam gerakan-gerakan sosial konservatif sekarang.

Dengan menusuk langsung pada jantung ekonomi neo-liberalisme, yaitu nilai-nilai ‘keluarga ideal’, Cooper meluruskan kembali peta situasi posisi advokasi kesejahteraan saat ini, dan seberapa jauh posisi kita saat ini dari tujuan Welfare State yang sebetulnya dikalahkan oleh gerakan gabungan Neo-Liberalism dan Social-Conservative pada tahun ‘60-an dan ‘70-an.


 Verdi Adhantapengamat amatiran yang hobi audio visual.

, , , , , , , ,

Tinggalkan Komentarmu