PDIP Jangan Teperdaya Jokowi Calon Tunggal

Mudheng dot com – Gagasan menjadikan Joko Widodo sebagai calon tunggal dalam pilpres 2019 muncul. Pasalnya, elektabilitas Jokowi sebagai petahana saat ini jauh lebih besar dari calon-calon lainnya, termasuk dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menjadi lawan terkuatnya.

Kemudian adanya syarat ambang batas pencalonan presiden. Parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 lalu untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres. Sementara saat ini sudah 5 parpol menyatakan dukungan untuk Jokowi. Tentu saja ada keinginan setiap parpol untuk mengincar kemenangan di Pilpres.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan partainya mengendus keinginan pemerintah untuk menciptakan kondisi hanya ada calon tunggal dalam Pemilihan Presiden 2019. Menurut dia, keinginan ini terlihat sejak pembahasan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Riza mengatakan penentuan presidential threshold sebesar 20 persen perolehan suara membuka ruang untuk adanya calon tunggal. “Itu kami menentang, seharusnya tidak boleh ada calon tunggal. Pada akhirnya dimungkinkan adanya calon tunggal, jadi melawan kotak kosong,” ujar anggota Komisi Pemerintahan tersebut. Riza pun berpendapat ini berpotensi untuk menghilangkan hak pilih masyarakat.

Meskipun telah dibantah oleh pihak PDIP, tetapi hendaknya pihak-pihak yang telah mendeklarasikan akan mengusung Jokowi di pilpres 2019 menyadari bahwa, calon tunggal dalam pemilu (bukan cuma pilpres, bahkan dalam pilkada) merupakan bahaya bagi demokrasi. Risiko yang terjadi adalah potensi upaya penguasaan terhadap partai politik. Hal ini akan mematikan fungsi check and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif.

Fenomena Calon Tunggal dalam Pilkada

Sebetulnya, ironi calon tunggal sudah tampak dalam pilkada. Bahkan dalam undang-undang pun diperbolehkan dengan beberapa syarat.

Pilkada Serentak 2015. Ada tiga daerah yang memiliki calon kepala daerah tidak lebih dari satu pasangan. Daerah itu Kabupaten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi soal calon tunggal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. MK membolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan pilkada serentak periode pertama pada Desember 2015.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pilkada serentak 2017 telah menggelar pemilu daerah dengan satu pasangan calon (paslon) atau paslon tunggal.

Pada pilkada serentak 2018 ini, jumlah calon tunggal meningkat menjadi 12 daerah. Daerah yang paling banyak calon tunggalnya ialah Banten, yaitu Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, juga Provinsi Papua dengan dua daerah, yaitu Kabupaten Puncak dan Kabupaten Jayawijaya. Sudah diduga, tak satu pun dari 12 calon tunggal itu merupakan calon baru, semuanya petahana, baik dengan pasangannya yang lama maupun dengan yang baru.

Merujuk ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, pemilihan dengan satu pasang calon dapat dilaksanakan dengan beberapa syarat.

Salah satunya apabila setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar.

Tidak Boleh Menular ke Pilpres

Fenomena calon tunggal dalam pilkada tidak boleh menular dalam kontestasi nasional, atau pilpres. Jika sudah demikian, maka akan sangat terang benderang bahwa negara ini mengalami defisit demokrasi.

Ekses negatif dari calon tungal dalam pilkada adalah berpotensi menghadirkan kekuasaan yang dikendalikan segelintir orang. Utang budi pada mayoritas partai yang mendukung dan ketiadaan kekuatan di luar dirinya bisa meneguhkan politik kartel di daerah tersebut. Politik dikuasai segelintir elite sehingga melahirkan monopoli untuk mengamankan agenda-agenda terbuka maupun tersembunyi dari elite-elite yang berada di puncak hierarki koalisi itu. Ujung-ujungny akan melahirkan situasi demokrasi yang kolusif (collusive democracy).

Tentu kita tidak bisa membiarkan praktik kartel politik itu terjadi di tingkat nasional. Ketiadaan pihak oposisi atau kekuatan penantang, kerap membuat pasangan calon tergoda pada habitus korupsi dan otoriter, yakni menjadikan birokrasi sebagai inkubator yang nyaman bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh karena itu, baik PDIP yang kini melanjutkan dukungan agar Jokowi terpilih lagi 2 periode, dan juga parpol-parpol koalisinya, semoga tidak tergoda dan teperdaya gagasan menjadikan Jokowi sebagai calon tunggal. Demikian pula sebaliknya, sebagaimana dalam UU Pemilu juga diatur bila mana ada parpol yang memenuhi syarat untuk mengajukan capres dan cawapresnya, tapi tidak menggunakan haknya maka akan diberikan sanksi tidak dapat mengikuti pemilu presiden lima tahun berikutnya. Maka dari itu pihak oposisi harus lebih intensif melakukan lobi-lobi politik agar bisa memunculkan pesaing kuat bagi petahana di pilpres 2019.


Dirangkum dari pelbagai sumber yang telah ditautkan dalam artikel.

, , , , ,

Tinggalkan Komentarmu