Strategi PDIP Menghalau Isu SARA dalam Pilkada Jabar

Mudheng dot com – Keputusan PDI Perjuangan (PDI-P) mengusung Tubagus Hasanuddin dan Anton Charliyan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur (cagub-cawagub) di Pilgub Jawa Barat 2018 mendapat respons beragam. Ada yang menyebut sebagai pilihan sempit karena tak punya sosok dengan elektabilitas tinggi hingga dinilai upaya pemanasan menuju Pilpres 2019. Keputusan PDIP mengusung pasangan kandidat yang kurang populer di masyarakat Jawa Barat dianggap lantaran partai moncong putih sedang memanaskan mesin politik menjelang pemilihan umum 2019.

Apakah PDIP defisit kader di Jawa Barat sehingga mengusung kandidat berlatar belakang TNI dan Polri? Kemungkin ini adalah strategi PDIP yang mengusung TB Hasanudin dan Anton karena ingin menghindari politik SARA seperti yang terjadi saat Pilgub DKI Jakarta 2017.

Isu kesukuan, agama, ras dan antar golongan (SARA) diyakini tidak akan muncul di Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat. Sekretaris DPD PDIP Jawa Barat, Abdy Yuhana, menilai bola panas politik DKI tidak akan bergulir ke Jawa Barat yang akan melaksanakan pilkada pada tahun 2018. Bahkan, PDIP yakin bahwa isu penistaan agama juga tak akan laku di Jawa Barat.

“Stigmatisasi itu harus diluruskan, Jawa Barat ya Jawa Barat, DKI ya DKI. Petanya bisa saja berubah. Kenapa? Ya kultur Jawa Barat tidak sekeras DKI,” ujar Abdy. Menurutnya, kadar isu SARA dalam dinamika politik di Jawa Barat secara tidak langsung akan hilang dengan sendirinya karena kultur harmonis di tatanan masyarakat.

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, kasus Pilkada DKI Jakarta tak akan terjadi di daerah lainnya, termasuk Jawa Barat jika para pasangan calon tidak menggunakan politik identitas sebagai instrumen menangguk suara.

“Kalau calonnya, tutur kata dan perilakunya proper, tidak bakal terjadi. Masyarakat hanya merespons apa yang dilakukan calon,” ujar Siti.

Namun kemungkinan akan hal itu masih ada. Bisa saja semua pasangan calon terkena isu SARA ini bilamana membuat sebuah opini yang membuat antipati di masyarakat.

Partai politik harus lebih giat menggali sosok-sosok calon pemimpin yang akan diusung agar bisa mendapatkan calon yang mengandalkan visi, misi, dan program kerja yang jelas.

Program kerja dan visi misi disebut masih menjadi instrumen utama yang mampu menarik suara ketimbang penggunaan politik identitas. Mereka yang terpilih, menurut Siti, kemungkinan adalah tokoh yang mengusung program kerja sesuai kebutuhan daerahnya.

Ketua DPP PDIP, Andreas Pareira menyatakan pilihan partainya mengusung TB Hasanudin dan Anton Charliyan sudah realistis secara politik. Kedua sosok tersebut, kata dia, memiliki pengaruh yang besar di Jawa Barat.

“TB Hasanudin itu Ketua DPD [PDIP] dan Anton mantan Kapolda Jabar. Keduanya sangat tahu Jabar dan punya pengaruh.”

Namun, pernyataan Andreas ini berbanding terbalik dengan fakta bahwa TB Hasanudin dan Anton Charliyan tidak pernah menduduki peringkat signifikan dalam berbagai survei. Keduanya tidak pernah masuk lima besar maupun sepuluh besar dalam survei elektabilitas yang telah dilakukan sejumlah lembaga survei.

Andreas terkesan tidak membantah hal itu. Kendati demikian ia tetap optimistis pasangan yang diusung PDIP akan dapat memenangkan Pilgub Jabar 2018. “Popularitas dan elektabilitas itu bisa diupayakan,” kata Andreas. Karena itu, kata Andreas, PDIP memiliki basis massa yang solid di Jawa Barat yang siap untuk memenangkan TB Hasanudin dan Anton Charliyan.


Dirangkum dari pelbagai sumber yang telah ditautkan ke dalam artikel.

, , , , , , ,

Tinggalkan Komentarmu