Tokoh Alumni 212 Khawatir, Sebut-Sebut Capres 2019 Jelang Sidang PK Ahok

Mudheng dot com – Berkas memori peninjauan kembali (PK) atas kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah diterima oleh Mahkamah Agung. Langkah Ahok untuk mengajukan PK merupakan haknya sebagai terpidana yang diatur dalam undang-undang, di mana seseorang dapat mengajukan PK jika kasusnya telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Peninjauan kembali bisa dilakukan oleh seorang terpidana yang sudah menjalani hukuman, meski tidak melalui banding atau kasasi terlebih dahulu.

Namun demikian, masih saja ada pihak-pihak yang berupaya mengintimidasi lembaga peradilan di negeri ini. Cara-cara yang dilakukan sama persis seperti ketika Ahok disidang untuk kasus penistaan/penodaan agama, yaitu dengan mengepung tempat dilangsungkannya pengadilan. Padahal, dalam hal pengajuan PK kali ini, Ahok menggunakan haknya sebagai warga negara demi mendapatkan keadilan.

Anehnya, kelompok-kelompok dan ormas yang kerap mengatasnamakan membela agama itu sama sekali tak tertarik untuk melakukan hal-hal serupa pada kasus-kasus korupsi pejabat dan kepala daerah, atau penggelapan dana umrah. Mereka juga adem ayem saja ketika ada kasus penggunaan bahasa-bahasa keagamaan sebagai kode menyamarkan praktik korupsi. Bukankah semua itu lebih menista ajaran agama? Tapi yang mereka urusi hanyalah Ahok.

Mereka juga menyebut Ahok meresahkan? Apakah mereka tidak berpikir kalau mereka sendiri yang paranoid? Atau bahkan sentimen rasial telah mendarah daging sehingga untuk seorang Ahok harus mengerahkan ribuan orang di gedung persidangan?

Dari Novel Bamukmin, Al-Khathath, dan mungkin sampai ke telinga Rizieq Shihab yang sedang buron pun tengah dirundung resah. Tetapi barangkali cuma mereka dan 7 juta orang yang mereka klaim saja yang resah. Selain itu, masyarakat Indonesia lainnya justru berharap-harap agar Ahok benar-benar mendapatkan keadilan. Syukur-syukur bisa bebas dan direhabilitasi namanya.

Sayangnya, jika Ahok bebas, 7 juta orang yang menamakan diri bagian dari alumni 212 itu pasti sangat stres. Al-Khathath saja sudah khawatir Ahok dicalonkan sebagai capres 2019. Memangnya kenapa kalau Ahok jadi capres? Semua orang berpaspor Indonesia ada kesempatan untuk menjadi capres. Dalam benak Al-Khathath, yang pantas jadi capres mungkin hanya berasal dari golongannya saja. Makanya ia berkoar-koar di media akan keresahannya bila Ahok nyapres.

Jelas sudah bahwa para alumni 212 itu gerakan politik praktis belaka. Semua jargon membela agama adalah cara meraih simpati (Buktinya terkumpul 7 juta kan), dan juga sebagai daya tawar mereka kepada elite-elite politik bahwa, mereka punya massa yang solid dan siap bergerak untuk mendukung siapa pun yang mau ‘merapat’ dan mengajak rapat. Bukti nyatanya di Pilkada DKI lalu. Ahok dijadikan musuh bersama hanya demi memuaskan ambisi licik politisi kotor. Permainan isu SARA digencarkan untuk membungkam Ahok di penjara, lalu mendudukkan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di kursi DKI 1.

Nah, sekarang mari bayangkan, atau berandai-andai Ahok bisa maju capres 2019 seperti yang diresahkan tokoh-tokoh alumni 212 itu. Levelnya sudah nasional, bukan lagi DKI Jakarta. Artinya, dengan kepentingan politis yang sama—meraih kursi pemimpin, tentu 7 juta orang itu akan kelabakan. Mereka bisa menghasut 58% warga DKI, tapi belum tentu 50% rakyat Indonesia.

Akan tetapi, kita tidak mengetahui seperti apa situasi kondisi di 2019 nanti. Kita juga buta akan hasil pengajuan PK Ahok seperti apa. Jika belum apa-apa, mereka sudah koar-koar soal capres 2019, bisa jadi juga mereka menganggap Ahok sebagai penghalang jagoan mereka maju di 2019. Mereka patut untuk was-was. Mungkin rasa was-wasnya serupa dengan kegalauan sang imam besar antara batal atau takut pulang (yang juga untuk mengunjungi gedung persidangan).

, , , , , , , , , ,

Tinggalkan Komentarmu